Network
Langkah AS iti menargetkan direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana MOGE, yang merupakan badan usaha milik negara penghasil pendapatan terbesar junta, menurut Departemen Keuangan.
Pendukung hak asasi manusia telah menyerukan sanksi terhadap MOGE, tetapi Washington sejauh ini menahan diri untuk menunjuk perusahaan milik negara tersebut.
Juga ditunjuk oleh Washington adalah Menteri Persatuan Energi, yang menurut Departemen Keuangan mewakili pemerintah Myanmar dalam keterlibatan sektor energi internasional dan domestik dan mengelola entitas milik negara yang terlibat dalam produksi dan ekspor minyak dan gas.
Baca Juga: Jadwal Acara TV SCTV Hari Ini Rabu 1 Februari 2023: Jangan Lewatkan Serial Drama Cinta Setelah Cinta
Perusahaan Pertambangan No 1 dan Perusahaan Pertambangan No 2, baik BUMN, maupun Komisi Pemilihan Umum, juga ditetapkan untuk terkena sanksi oleh Amerika Serikat.
Sementara itu, militer telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Agustus tahun ini.
Junta sudah mengumumkan syarat-syarat yang berat bagi partai-partai untuk bersaing dalam pemilihan, termasuk peningkatan besar-besaran dalam keanggotaan mereka.
Aturan tersebut mendukung Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan, wakil militer yang berisi mantan jenderal, yang dikalahkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi pada pemilu 2015 dan 2020.
NLD pada bulan November menggambarkan pemilihan itu sebagai "palsu" dan mengatakan tidak akan mengakuinya. Pemilihan itu juga dianggap sebagai kepura-puraan oleh pemerintah Barat.
