Network
PR DEPOK – Anggota DPR RI Mulyadi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terlibat dalam pelebaran jalur alternatif di utara maupun selatan, Puncak Bogor.
Permintaan itu disampaikan Mulyadi, terkait penanganan masalah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Puncak Bogor.
Selain itu, Mulyadi yang duduk di Komisi V DPR RI ini juga meminta Kementerian PUPR menyiapkan langkah lainnya untuk menangani kemacetan di Puncak Bogor, seperti pembangunan flyover atau underpass di titik kemacetan.
Permintaan ini disampaikan Mulyadi, setelah ia sempat terjebak kemacetan hingga dua jam di jalur Puncak.
Padahal, saat itu Mulyadi hendak mengikuti rapat di DPR RI.
“Ditjen Bina Marga KemenPUPR sebelumnya siap melaksanakan usulan revitalisasi jalan raya Puncak, termasuk membuat jalan baru yang menghubungkan Kecamatan Megamendung dengan pintu Tol Ciawi atau Bocimi,” kata Mulyadi kepada PikiranRakyat-Depok.com pada Senin, 28 Februari 2022.
Mulyadi juga menyampaikan, ada tiga solusi untuk menangani kemacetan di jalur Puncak Bogor-Cianjur.
Pertama solusi jangka panjang dengan melanjutkan pembangunan Puncak II, yang merupakan jalur lintasan, atau puncak existing sebagai jalur wisata.
Solusi kedua adalah jangka menengah dengan memanfaatkan APBN untuk merevitalisasi jalur selatan dan utara di wilayah Puncak.
Solusi ketiga, yakni jangka pendek dengan membuat bundaran atau flyover maupun underpass di simpul kemacetan sepanjang jalur Puncak Bogor,” kata Mulyadi.
Solusi ketiga ini, menurut Mulyadi, termasuk membuat jalur baru yang menghubungkan langsung ke Tol Ciawi maupun Bocimi.
“Kalau lebih cepat opsi solusi kedua dan ketika dilaksanakan secara berbarengan,” terang Mulyadi.
Menurut Mulyadi, ketiga solusi tersebut bisa direalisasikan setelah UU tentang Jalan direvisi.
Sebab, Mulyadi yang masuk dalam panitia kerja revisi UU Jalan itu menyebut, dalam UU itu disebutkan APBN bisa melakukan intervensi, bukan hanya jalan dengan status provinsi tetapi kabupaten hingga desa.
“Secara kebutuhan memungkinkan dibangun dengan sumber APBN,” terang politisi Gerindra itu.
Baca Juga: Ajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi PBB, Ukraina Tuding Rusia Rencanakan Genosida
Sebelumnya, Mulyadi dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dan Menteri PUPR, beberapa waktu lalu, enggan mempertanyakan soal usulan pembangunan jalur Puncak II.
“Mohon maaf pak (Menteri PUPR) saya tidak bicara Puncak II pak. Saya sudah bilang ke pak wamen, Puncak II saya audiensi dengan Tuhan saja,” sindir Mulyadi sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari kanal YouTube DPR RI.
Kemacetan parah terjadi di kawasan Puncak Bogor pada akhir pekan kemarin. Seperti pada Minggu, 27 Februari 2022, Arus lalulintas di jalur Puncak lumpuh total.
Antrean panjang kendaraan mencapai belasan kilometer. Kemacetan terjadi setelah terjadi penumpukan kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak Bogor.***
