Singgung Pernyataan Jokowi Soal Korupsi Bansos, Sosiolog: Seakan Tak Merasa Bersalah pada Masyarakat

7 Desember 2020, 18:23 WIB
Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (6/12). /Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

PR DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai penetapan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait korupsi dana bantuan sosial (bansos) tersebut.

Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya sudah mengingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak korupsi.

Baca Juga: Komentari Korupsi Bansos Mensos Juliari, SCWI Prediksi Pengembangan Kasus Bisa Sampai Surabaya

Selain itu, presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara sudah seharusnya mewujudkan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tutur Jokowi.

Pernyataan yang disampaikan Jokowi itu menuai perhatian dari sosiolog, Ariel Haryanto yang mempertanyakan pernyataan tersebut.

Baca Juga: Sarankan Habib Rizieq Penuhi Panggilan Polisi, Pengamat Politik: Beri Masyarakat Contoh yang Baik

Bapak Presiden kog gitu sih ngomongnya?,” kata Ariel seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter miliknya, @ariel_heryanto.

Ia menilai bahwa Jokowi seolah-olah tidak merasa ikut bersalah pada masyarakat perihal kasus korupsi tersebut.

Seakan-akan beliau sama sekali nggak merasa ikutan bersalah pada masyarakat,” katanya.

Baca Juga: Tembak Mati Pengikut Habib Rizieq yang Hadang Petugas, Kapolda Metro Jaya Imbau HRS Penuhi Panggilan

Menurutnya, Jokowi turut mempunyai andil dalam kasus tersebut lantaran dirinyalah yang memilih para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, Ariel menyebutkan bahwa Jokowi juga mengawasi kinerja para pejabat negara tersebut.

Misalnya dalam memilih menteri negara dalam kabinetnya, dan mengawasi kerja mereka,” ujar Ariel.***

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

Tags

Terkini

Terpopuler