Setuju dengan Jusuf Kalla, Musni Umar: Habib Rizieq Bukan Penentu Pilpres 2024, Tapi Partai Politik

12 Desember 2020, 06:30 WIB
Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mengomentari tudingan JK jadi dalang di balik tertangkapnya Edhy Prabowo. /Instagram.com/@musniumar

PR DEPOK – Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Musni Umar mengemukakan pendapatnya terkait penilaian Mantan Presiden RI, Jusuf Kalla (JK).

Adapun penilaian Jusuf Kalla itu berkenaan dengan dukungan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang bukan merupakan penentu kemenangan Calon Presiden di 2024.

Dalam pernyataan itu, Jusuf Kalla juga mengatakan kalau hal yang menentukan seseorang dapat memenangkan pemilihan adalah adanya dukungan dari partai politik (parpol).

Baca Juga: Sarankan Habib Rizieq Penuhi Panggilan Pemeriksaan Polisi, Muannas Alaidid: Ini Bukan Melawan Islam

“Saya membaca dan viral di Google yaitu pernyataan Mantan Presiden Jusuf Kalla, membongkar skenario Habib Rizieq di Pilpres 2024. Ini menarik dibicarakan walaupun masih empat tahun lagi, tapi di Indonesia sudah ramai luar biasa,” ucap Musni pada Jumat, 11 Desember 2020 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube Musni Umar.

Ia menuturkan, mengapa mesti membicarakan pemilihan presiden (Pilpres), sedangkan jauh lebih baik membicarakan masalah tentang bagaimana mengatasi corona dan bagaimana mengatasi ekonomi.

Selain itu juga, dikatakan dia, mengatasi pengangguran, mewujudkan keadilan, membangun sumber daya manusia, dan membangun Indonesia yang adil dan lain sebagainya.

Baca Juga: Max Sopacua Klaim Bagian Deklarator Partai Pimpinan AHY, Demokrat Membantah: Bukan, tak Masuk Daftar

Akan tetapi, ia menjelaskan tidak bisa dihindari karena yang berdaulat itu adalah publik, dan publik juga terus menyampaikan berita-berita yang berkaitan dengan masalah Pilpres.

“Saya kira menarik apa yang disampaikan Pak JK, karena kalau kita bicara tentang Pilpres walaupun masih sangat lama banyak sekali dimensi-dimensi yang menentukan di situ, dan yang salah satu menentukan adalah partai politik,” ujarnya.

Musni mengungkapkan bahwa Habib Rizieq tidak memiliki parpol, karena itu bagaimana Habib Rizieq dapat menggerakan massa dan mendapatkan respons dari parpol.

Di samping itu, parpol juga tidak semudah itu untuk menyatukan mereka, karena ada kepentingan, oligarki di dalamnya, serta harus ada mahar dan sebagainya.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Akan Tangkap Habib Rizieq, Teddy Gusnaidi: Segera Tahan, Berpotensi Melarikan Diri

“Itu sebabnya saya DR Rizal Ramli, Refly Harun, dan teman-teman sudah mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghilangkan presidential threshold menjadi nol, kenapa?” kata Musni.

Menurut penjelasannya, yakni karena masih dibatasi, seperti contoh setiap calon harus didukung oleh 20 persen hasil pemilu, maka akan sulit sekali untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang kredibel.

Menurutnya, calon yang memiliki kemampuan, kapasitas, elektabilitas, dan memiliki track record untuk membangun Indonesia sangat penting untuk diperhatikan.

“Di sinilah pentingnya tadi yang dilakukan DR Rizal Ramli dan teman-teman, bagaimana MK ini merespon tuntutan itu agar demokrasi ini berjalan,” ujarnya.

Baca Juga: Perlu Diketahui! Berikut Ini Sejumlah Persyaratan Baru bagi Penumpang yang Ingin Menaiki Pesawat

Karena menurutnya, apabila proses awalnya dimulai dari pencalonan sudah tidak demokratis, masyarakat dipaksa untuk memilih dua orang, padahal dua orang ini belum tentu yang terbaik dari bangsa kita, maka hasilnya adalah penyesalan.

Ia menilai bahwa hal itu yang diharapkan, karena MK sekarang ini berada di poros yang sangat penting dan menentukan demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Jadi ia mengatakan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jusuf Kalla, bahwa dukungan masyarakat sangat diperlukan.

Akan tetapi, di sisi lain dukungan tanpa partai politik ini juga sangat sulit jika presidential threshold masih berlangsung.

Baca Juga: Usai FPI, Kapolda Metro Jaya Tegaskan Akan Tindak Ormas yang Ganggu Masyarakat dan Robek Kebhinekaan

Lebih lanjut, Musni berharap bahwa demokrasi yang telah menjadi pilihan bangsa untuk membangun Indonesia ini dipelihara, tetap dijaga.

Selain itu, ia juga berharap MK dapat mengabulkan gugatan Rizal Ramli agar apa yang disampaikan Jusuf Kalla dapat menjadi kenyataan, siapa pun orangnya.

“Ketua Umum partai-partai politik kalau saya dukung mereka mencalonkan Calon dan Wakil Presiden, apakah dipilih atau tidak nanti kan ada dua tahapan,” ucapnya.

Ia menerangkan, bilamana tahap pertama pemilihan maka setiap orang bisa mencalonkan dua puluh orang atau sepuluh orang, itu akan menjadi hal yang sangat baik.

Baca Juga: Singgung Kemenangan Gibran-Bobby, Rocky Gerung: SBY dan Megawati Harus Belajar dari Jokowi

Sehingga ia menilai, nantinya ada seleksi kepemimpinan nasional yang baik, dan jika seleksinya baik maka akan menghasilkan pemimpin yang juga baik.

“Di samping itu kita berharap rakyat ini semakin sadar politik itu jangan dianggap jahat, jangan anggap politik itu tidak baik, karena tidak ada di dunia ini jalan yang tidak bisa kita capai tanpa melalui politik,” ucap Rektor UIC itu.

Ia menjelaskan, politik itu adalah siasat untuk mencapai suatu kekuasaan, kekuasaan apapun, dan setelah berkuasa harus diabdikan sebesar-besarnya untuk kebaikan rakyat, dan bagi kemakmuran rakyat.

***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: YouTube Musni Umar

Tags

Terkini

Terpopuler