PR DEPOK – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum lama ini masuk ke dalam daftar 21 Heroes 2021 yang dirilis oleh lembaga internasional TUMI.
Anies Baswedan menduduki posisi ke-17 dalam daftar ini dan dinilai berhasil meningkatkan transportasi Jakarta, meskipun di tengah pandemi Covid-19.
Pencapaian Anies Baswedan ini lantas dikaitkan dengan kesiapannya untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.
Penobatannya sebagai salah satu ‘pahlawan’ transportasi ini juga menuai tanggapan dari sejumlah tokoh, tak terkecuali, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Dalam pernyataannya, Refly menilai bahwa sosok Anies Baswedan ini adalah calon presiden yang lebih unggul dibanding nama-nama lainnya, jika dilihat dari segi internasional.
“Karena pergaulan dia adalah bukan pergaulan bisnis, tapi pergaulan intelektual, sehingga dia dikenal di dunia internasional,” ujar Refly Harun, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube Refly Harun.
Menyinggung soal kesiapan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024, Refly Harun meyakini bahwa Gubernur DKI Jakarta itu sangat siap menghadapi pertarungan dalam pemilu.
Hanya saja, kata Refly, yang menjadi pertanyaan adalah apakah prestasi Anies Baswedan sebagai Gubernur sudah cukup atau belum.
Refly menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menilai keberhasilan para pemimpin daerah, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil dalam membangun daerah yang dipimpinnya, lantaran ia tak bisa berbicara tentang hal yang bukan bidanngya.
“Tetapi yang ingin saya katakan adalah karena ini perspektif-nya politik tata negara, ya saya hanya mengatakan, bahwa dari perbincangan media sosial, dari hasil survei dan sebagainya, mereka adalah calon-calon yang sangat potensial untuk tahun 2024,” ucap Refly menambahkan.
Di sisi lain, Refly juga turut mengomentari isu kudeta yang disebut sebagai salah satu upaya istana untuk menjegal Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.
Namun, katanya, lantaran isu kudeta ini terlanjur diungkap oleh Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menjadi isu panas di publik, istana pun terpaksa harus mengerem upaya kudeta tersebut.
“Karena kalau tidak (direm), justru buruk bagi istana yang dianggap melakukan upaya kudeta terhadap partai politik,” ujarnya secara tegas.
Menurutnya, jika Partai Demokrat benar-benar diambil alih, maka bukan tidak mungkin kepengurusan klan SBY akan hilang dan digantikan dengan klan yang baru.
“Bukan tidak mungkin Presiden Jokowi dan klan atau dinastinya akan bergabung ke Demokrat di bawah pimpinan Moeldoko,” kata Refly.
Dengan demikian, paparnya, tidak akan ada lagi partai oposisi yang kuat di luar istana jika Partai Demokrat berhasil diambil alih.
***