PR DEPOK – Ahli Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun memberikan komentarnya terhadap jawaban Istana atas pernyataan mantan Menko Bidang Ekonomi dan Industri, Kwik Kian Gie.
Sebelumnya, Kwik Kian Gie mengaku bahwa dirinya takut mengemukakan pendapat yang berbeda di era sekarang ini.
Kwik Kian Gie mengatakan bahwa ketakutan itu disebabkan karena para pendengung atau buzzer di media sosial kerap kali mengganggunya.
Para buzzer ini, kata dia, mengkritik dengan menghubungkan permasalahan saat ini dengan kehidupan pribadinya.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun, ia menyebutkan apabila seorang ekonom seperti Kwik Kian Gie sudah merasa takut, itu adalah masalah besar.
“Kita tahu Kwik itu adalah seorang ekonom yang terpandang, yang sering mengemukakan pendapat dan analisis tajamnya,” katanya pada Rabu, 10 Februari 2021.
“Jadi, rasanya tidak mungkin Kwik Kian Gie mau memfitnah pemerintah atau mau menyebarkan informasi hoaks.”
Karena menurutnya, justru perbuatan tersebut akan menjatuhkan kredibilitas Kwik Kian Gie sebagai seorang ekonom senior.
“Kritik itu ya kritik. Kita harus bisa membedakan antara kritik dan perbuatan pidana,” katanya.
Refly Harun mengungkapkan bahwa perbedaan antara kritik dan perbuatan pidana terletak pada niatnya.
“Jadi kalau orang menyampaikan kritik seperti saya di channel ini, saya jamin tidak ada maksud jahatnya,” kata akademisi itu.
“Kalau boleh, saya bermimpi bahwa negara ini beres semua. Koruptor tidak ada lagi, pemerintah betul-betul bertanggung jawab,” ucap Refly Harun.
Sehingga, lanjut dia, masyarakat sebagai anak bangsa tinggal terima beres lantaran pemerintah mengerjakan pekerjaannya dengan tuntas.
“Tapi masalahnya, karena banyak kekurangan, banyak kecurangan, maka selalu orang yang berusaha mengingatkan. Jadi, kalau mengingatkan dianggap fitnah ya aneh,” katanya lagi.
Lagi pula, Refly Harun menilai tidak relevan jika berbicara hubungan antara state dan society dalam konteks fitnah.
“Karena fitnah itu lebih cocok ya untuk perorangan,” lanjut dia.
Ia menuturkan bahwa hal yang penting yakni jangan mengkriminalkan atau ujug-ujug mengadukan sebuah perkara pada polisi. Karena menurutnya, polisi itu alat negara, alat penguasa.
“Masalahnya, tidak ada keseimbangan antara state dan civil society kalau menggunakan tangan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah,” ujar Refly.
Oleh sebab itu, ia menjelaskan bahwa negara perlu orang-orang cerdas untuk menjawab setiap kritik, bahkan dari orang bodoh sekalipun.
“Menurut saya, UU ITE harusnya pemerintah cabut kalau memang Presiden mau dikritik. Karena inilah yang menjadi pangkal persoalan,” ujar Refly Harun.
***