PR DEPOK – Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengamati ramai pemberitaan soal RUU Pemilu. Ia menyoroti potensi pecah koalisi partai pendukung pemerintah yang mulai terlihat dari cara partai-partai tersebut menanggapi revisi RUU Pemilu.
Partai Golkar dan Nasdem mendorong revisi tersebut dilakukan, yang mana salah satu agendanya adalah menggeser Pilkada ke tahun 2022 atau 2023.
Sementara PDIP menolak melakukan revisi tersebut, dan meminta semua pihak untuk fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, Presiden RI Joko Widodo juga dengan tegas menolak dilakukannya revisi UU tersebut dan tetap menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2024, sesuai dengan yang diatur dalam UU Pemilu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan pecah kongsi partai koalisi ini adalah hal yang lumrah, mengingat masing-masing parpol pasti memiliki agendanya tersendiri.
Ia menilai jika Pilkada dilakukan di tahun 2024, maka posisi Gubernur akan diisi oleh Plt atau Pelaksana Tugas yang akan menguntungkan Jokowi dan PDIP.
Baca Juga: Jokowi Pernah Sebut Banjir Mudah Diatasi Jika Jadi Presiden, Iwan Sumule: 100 Persen Omong Kosong!
“Kalau misalnya Plt, tentu Jokowi dan PDIP sangat mayoritas mempengaruhi Plt itu, dan posisi-posisi Plt akan dikuasai oleh partai pengusung pemerintah,” kata Pangi.
Menanggapi adanya potensi pecah kongsi partai pendukung pemerintahan ini serta pernyataan tegas Jokowi yang menolak Pilkada diadakan tahun 2022-2023, Refly Harun menilai hal ini sebagai keuntungan sang presiden.
“Sederhana, karena justru di situlah keuntungan Presiden Jokowi untuk mengendalikan pemilihan. Sehingga sebagai Presiden, Jokowi masih akan punya pengaruh besar terhadap pemenangan calon presiden yang dia endorse,” ujar Refly Harun, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Baca Juga: Anies Sebut Banjir di DKI Dampak Air Kiriman dari Depok, Iwan Fals: Lha Depok Juga Kebanjiran
Menurutnya, presiden akan diuntungkan oleh Plt-Plt kepala daerah yang ditunjuk untuk memimpin hingga Pilkada dilakukan di tahun 2024.
“Presiden Jokowi akan untung di Plt-Plt atau pejabat kepala daerah, baik untuk Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Nah inilah soalnya, soal seperti ini yang tidak disukai Golkar dan Nasdem,” ujar dia.
Hal ini, kata Refly Harun, lantaran Golkar dan Nasdem adalah dua partai yang paling banyak menempatkan kadernya di jabatan kepala daerah.
Dengan demikian, lanjutnya, Golkar dan Nasdem akan dirugikan jika Pilkada tak diselenggarakan pada tahun 2022 dan 2023 dan kepala daerah diisi oleh Plt.
***