Diduga Sindir Jokowi, Donal Fariz: Dulu Larang Menteri Kabinet Urus Partai

PR DEPOK - Acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 kemarin hingga saat ini masih menuai kritikan warganet.

Pasalnya acara tersebut dianggap tidak sah dan ilegal oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Polemik kegiatan KLB dan kemenangan Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam acara tersebut kemudian disoroti oleh seorang Aktivisi anti korupsi, Donal Fariz.

Baca Juga: Ingin Buka Usaha Kecil? Segera Dapatkan Bansos Rp3,5 Juta dari Kemensos, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Berbeda dengan kebanyakan pihak yang mengkritisi Moeldoko, cuitan Donal Fariz melalui akun Twitternya @donalfariz malah seolah menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengingat bahwa sampai saat ini, Presiden Jokowi belum menanggapi terkait masalah yang melibatkan pejabat di kabinetnya, Moeldoko.

Dalam cuitannya, Donal Fariz menyebutkan pernyataan Jokowi pada 2014 lalu pernah melarang menterinya mengemban jabatan sebagai ketua partai politik.

Baca Juga: Tetap Solid Meski Ada Tandingan, AHY: Terima Kasih pada Kader yang Jaga Kehormatan dan Kedaulatan Demokrat

"Dulu dia melarang seorang Menteri Kabinet jadi pengurus partai," kata Donal Fariz seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.

Kemudian Donal Fariz menyatakan bahwa larangan tersebut kini berubah, yakni Jokowi memperbolehkan pejabatnya menjadi Ketua Parpol sekaligus menteri di kabinetnya.

Bahkan sambil menyindir Moeldoko, kini presiden membiarkan pula menterinya mencaplok partai milik orang lain.

"Sekarang boleh rangkap, bahkan ia biarkan Menteri mengambil partai orang lain," ucapnya.

Baca Juga: Cara Mencairkan BPUM 2021 di BRI Beserta Syarat Dokumen Lengkap, Disalurkan Maret 2021

Ia lalu menyematkan sebutan raja paradoks dalam bahasa Inggris yang diduga mengarah pada Jokowi.

"#TheKingofParadoks," ujar Donal Fariz.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi hingga kini belum memberikan pernyataan apapun terkait prahara yang terjadi di partai Demokrat.

Padahal banyak pihak yang mendesak presiden agar menengahi masalah ini lantaran aktor yang terlibat merupakan pejabatnya, yakni KSP Moeldoko.

Baca Juga: KLB Sumut Pilih Moeldoko Jadi Ketum PD, Saiful Mujani: Membunuh Partai, Demokrat Mati di Tangan Pejabat Negara

Namun, alih-alih memberikan tanggapan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh Mahfud MD yang justru buka suara menanggapi masalah tersebut.

Dalam permasalahan ini, Mahfud menyatakan bahwa negara tidak melarang kegiatan KLB tersebut karena menghormati kebebasan partai.

"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol," ucap Mahfud pada Sabtu, 6 Maret 2021.***