PR DEPOK – Ahli hukum tata negara, Refly Harun mengaku tidak pernah yakin soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pernyataan tersebut dilontarkan Refly Harun untuk menanggapi polemik munculnya tokoh-tokoh PKI di Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1, yang diproduksi oleh Kemendikbud.
“Saya sebenarnya tidak pernah yakin soal kebangkitan PKI dan lain sebagainya,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 21 April 2021.
Baca Juga: Sebut Dirjen Kemendikbud Hilmar Farid Bela Sejarah Versi PKI, Fadli Zon: Dia Mau Belokkan Sejarah
Namun, Refly Harun mengatakan jika ada sosok-sosok di dalam pemerintahan yang suka dengan pemikirian kiri, tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena ini soal arus pemikiran seseorang.
“Tetapi kalau ada sosok-sosok dalam pemerintahan yang katakan lah latarbelakangnya suka dengan pemikiran kiri, suka dengan tokoh-tokoh sosialis, tokoh PKI, ya rasanya memang begitu lah. Jadi ini soal arus pemikiran,” tuturnya.
Meski begitu, ia menyebutkan bahwa arus pemikiran bisa berujung pada kekhawatiran bangkitnya PKI lantaran bisa menjadi sebuah gerakan.
Baca Juga: Sebut Dirjen Kemendikbud Hilmar Farid Bela Sejarah Versi PKI, Fadli Zon: Dia Mau Belokkan Sejarah
Akan tetapi gerakan tersebut mungkin tidak akan terlaksana karena hukum positif Indonesia masih melarang paham komunisme dan PKI.
“Saya tidak tahu ya sejauh mana misalnya kesukaan para aktivis terhadap pemikiran kiri, membawa dia ingin mengimplementasikannya dalam gerak dan langkah negara ini. Karena kita tahu bahwa komunisme dan PKI adalah dua hal yang dilarang,” ujarnya.
Refly Harun pun menyayangkan di era reformasi sekarang ini orang-orang sudah mulai berani mengatakan “Saya bangga anak PKI” dan buku-buku kiri bisa beredar di pasaran secara bebas.
“Memang kalau kita bicara tentang kebebasan akademik, memang tidak boleh melarang sebuah ajaran karena ajaran itu kiri dan kanan, tengah dan sebagainya. Sepanjang dia bersifat ilmu pengetahuan maka tidak boleh dilarang. Nah yang dilarang itu tentu saja sebuah gerakan karena hukum positif kita masih melarang,” tuturnya.
Sementara itu, terkait polemik kamus sejarah, Refly Harun mengatakan bahwa pejabat di Kemendikbud harus bisa lebih peka soal ini.
“Jadi menurut saya pejabat-pejabat di lingkungan Kemendikbud harus peka soal ini walaupun si pejabat orang yang akrab dengan pemikiran-pemikiran atau tokoh-tokoh kiri,” katanya.
Kemudian, dia pun menyinggung Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid yang suka dengan gerakan kiri.
“Karena kita tahu Dirjen, sebelum menjadi Dirjen beliau adalah seorang intelektual yang ilmu pengetahuannya luas yang suka dengan gerakan-gerakan terutama gerakan kiri, dan itu bisa dipahami ketika negara kita berada di dalam rezim otoriter orde baru, maka orang-orang yang melakukan gerakan baik kiri atau kanan itu selalu akan bermusuhan dan berhadapan dengan pemerintah. Tetapi ketika justru pemerintahnya sendiri yang berhaluan kiri, maka tentu saja dia akan berhadapan dengan mereka yang berorientasi pada kanan,” ujarnya.***