Tingkat Kepuasaan Publik Atas Kinerja Jokowi Meningkat, Yan Harahap: Meningkat? Bukannya Utangnya?

3 Mei 2021, 09:48 WIB
Potret Yan Harahap (kiri) dan Presiden RI Joko Widodo (kanan). /Kolase foto dari Facebook Yan Amarullah Harahap dan Biro Pers Setpres/Kris.

PR DEPOK – Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap merespons sebuah hasil survei yang baru-baru ini dirilis.

Sebelumnya diketahui, hasil survei tersebut dirilis oleh New Indonesia Research and Consulting.

Hasil dari survei itu pun menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat.

Baca Juga: Survei Ganjar Pranowo Capres Terkuat, Ferdinand: Kalau Bu Mega Usung dengan Jend TNI Andika Perkasa, Ideal

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting, Andreas Nuryono.

“Kepuasan terhadap Jokowi meningkat, publik bersimpati atas upaya pemerintah mengatasi Covid-19 dan masalah ekonomi,” tutur Andreas.

Yan Harahap melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap mempertanyakan hasil dari survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi meningkat.

Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Pemerintahan Kini Paling Jahiliah, Arief: Kangmas Jokowi Betul Memerintah untuk Rakyat

Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Senin 3 Mei 2021, Yan Harahap berpendapat bahwa aspek yang meningkat bukan soal kepuasan publik, melainkan utang negara.

Kepuasan meningkat? Bukannya utangnya?” kata Yan Harahap secara tegas.

Cuitan Yan Harahap yang merespons hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tangkap layar Twitter.com/@YanHarahap.

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 72,6 persen, naik tipis dari survei bulan Februari 2021 lalu sebesar 70,3 persen.

Baca Juga: Pasukan TNI Dikirim ke Papua, Ronnie: Apa Tahan Gigitan Nyamuk di Papua? Biar Sniper Juga Gak Tenang di Hutan

“Jika dilihat sejak survei bulan Juni tahun lalu, tingkat kepuasan publik terus bergerak naik," tutur-nya.

Menurutnya, ketegasan pemerintah melarang mudik menjadi pilihan strategis agar lonjakan kasus Covid-19 seperti di India tidak terjadi di Indonesia.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah juga terus mengampanyekan vaksinasi untuk menyasar segmen masyarakat yang lebih luas.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: Twitter @YanHarahap

Tags

Terkini

Terpopuler