PR DEPOK - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon ikut menyoroti informasi pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam tes yang diberikan pada ribuan pegawai hingga penyidik KPK tersebut dikabarkan terdapat beberapa pertanyaan yang janggal, seperti adanya doa qunut dalam salat subuh hingga pertanyaan terkait organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon menyatakan bahwa kini masyarakat Indonesia tengah mengalami kemunduran dalam berbangsa apabila benar-benar pertanyaan semacam itu muncul.
"Kalau benar pertanyaan2 Tes Kebangsaan pegawai @KPK_RI spt yg beredar itu, sungguh kita alami kemunduran dlm berbangsa," kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @fadlizon pada Kamis, 6 Mei 2021.
Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan, sebab Fadli Zon menilai pertanyaan seperti doa qunut dan FPI sama sekali tidak ada hubungannya dengan integritas.
Alih-alih menjadi penilaian wawasan kebangsaan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menilai pertanyaan semacam itu malah jadi mengganggu ranah privat seseorang dalam menjalankan keyakinannya.
"Sejumlah pertanyaan itu tak ada hubungan dg integritas, malah bisa mengganggu ranah privat kebebasan jalankan agama n keyakinan yg dijamin konstitusi," ucapnya menambahkan.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menggelar tes wawasan kebangsaan (TWK) pada ribuan pegawainya untuk mengalihkan status mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebelum pengumuman hasil disampaikan, beredar kabar adanya 75 pegawai hingga penyidik yang tidak lolos tes dan terancam berhenti bekerja di lembaga anti korupsi tersebut.
Baca Juga: BEM UI Sampaikan Berita Duka: KPK, Lembaga Antirasuah Kebanggaan Bangsa Telah Meninggal Dunia!
Tak hanya itu, pertanyaan yang diajukan dalam tes juga beredar simpang siur di tengah publik hingga menuai perdebatan berbagai pihak.
Sejumlah pertanyaan yang muncul dalam TWK itu adalah soal qunut, FPI dan peserta diminta pula untuk memberikan pendapat terhadap program-program pemerintah.
Pertanyaan TWK tersebut bahkan menurut pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari terlihat janggal dan mengada-ada.
Sebab menurut Feri, pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik yang terjadi saat ini.
"Mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait korupsi," kata Feri Amsari.***