PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman belum lama ini menceritakan tindak korupsi di era Partai Demokrat ketika memiliki banyak kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Di masa yang bertepatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI itu, Benny Harman mengakui memang tak sedikit kader Demokrat yang terbukti melakukan tindak korupsi.
"Di era Demokrat punya kursi banyak di DPR dan kader terbaik Demokrat menjadi Presiden 2 periode, banyak kader demokrat terlibat korupsi dan ditangkap KPK," ucap Benny Harman seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @BennyHarmanID pada Selasa, 1 Juni 2021.
Meskipun demikian, tetapi dia berpendapat bahwa saat itu SBY selaku Presiden dan para anggota DPR di Parlemen tetap kuat menjaga lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di masa itu, lanjut dia, KPK dijaga oleh presiden dan Parlemen dari banyaknya pihak yang hendak melumpuhkan lembaga Antikorupsi tersebut.
"Meski begitu, Presiden dan parlemen gigih menjaga KPK dari berbagai anasir yg ingin melumpuhkannya," katanya menjelaskan.
Seolah menyindir, Benny Harman lantas menanyakan lembaga KPK di masa kini, di mana diketahui bersama KPK saat ini tengah diguncang berbagai masalah yang dinilai merupakan upaya pelemahan.
"Sekarang?#RakyatMonitor," ujar Benny Harman mengakhiri cuitannya.
Diketahui sebelumnya, usai disahkannya revisi UU KPK yang menuai kontroversi, kini lembaga KPK tengah dihadapkan dengan berbagai macam masalah.
Salah satu yang sekarang tengah disoroti publik adalah penonaktifan 51 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pemberhentian 51 pegawai itu dianggap banyak pihak sebagai upaya pelemahan KPK saat ini.
Bagaimana tidak, sebagian dari mereka diketahui merupakan penyidik dan penyelidik yang tengah menangani banyak korupsi besar di Indonesia.
Namun dengan adanya pemberhentian tersebut, penanganan mereka menyelesaikan kasus korupsi juga harus berhenti.
Belum lagi, dari tes yang diberlakukan kepada mereka pun sedari awal memang sudah bermasalah.
Beberapa pertanyaan yang diberikan dinilai tidak relevan sama sekali dengan wawasan kebangsaan, dan lebih mengarah pada pertanyaan sensitif dan personal.
Hingga kini meski telah dilakukan pelantikan terhadap 1.271 pegawai KPK yang lulus TWK, tetapi permasalahan soal TWK atau kelanjutan nasib 51 pegawai yang dinonaktifkan belum juga selesai.
Pihak KPK belum memberikan penjelasan terkait polemik TWK yang bermasalah hingga terkait keputusan yang tak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).***