PR DEPOK - Anggota DPR RI, Tifatul Sembiring ikut memberikan pendapatnya terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tifatul dalam pernyataannya menilai bahwa pihak yang membuat tes tersebut tak punya sensitifitas kebangsaan.
"Nggak punya sensitifitas kebangsaan.," kata Tifatul Sembiring seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @tifsembiring pada Kamis, 3 Juni 2021.
Baca Juga: Ingatkan Atta Halilintar yang Janji Akan Ganti Mobilnya, Aurel Hermansyah: Parah Banget
Kemudian, Tifatul juga berpendapat justru sikap semacam itulah yang dapat merusak kerukunan bangsa.
Bagaimana tidak, pertanyaan yang disuguhkan kepada pegawai begitu sensitif dan menyinggung ke ranah keyakinan pribadi, seperti disuruh memilih salah satu antara Alquran dengan Pancasila.
"Justru yg begini2 bisa merusak kerukunan bangsa.," ucapnya.
Menyadari kejanggalan tersebut, ia pun lantas menanyakan tim dibalik pelaksanaan TWK itu. Dia penasaran, sudahkah mereka yang menjadi panitia paham dengan wawasan kebangsaan.
"Sebenarnya tim panitia TWK ini, apakah sudah faham wawasan kebangsaan nggak sih...," ujar Tifatul menambahkan.
Seperti diketahui bersama, lembaga KPK telah resmi menonaktifkan 51 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dan akan membina 24 pegawai yang tak lolos agar lolos menjadi ASN.
Keputusan tersebut sontak menuai kecaman dari berbagai pihak lantaran dianggap telah melawan arahan presiden dan merugikan pegawai KPK.
Tak sedikit pula yang menilai penonaktifan 51 pegawai tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga KPK. Mengingat kebanyakan mereka kini sedang menangani kasus korupsi besar di Indonesia.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2021 Bakal Dibuka Dalam Waktu Dekat, Segera Persiapkan Dokumen Wajib Berikut Ini
Selain itu, tes wawasan kebangsaan itu sedari awal juga dinilai janggal karena memuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan wawasan kebangsaan.
Berdasarkan penjelasan dari pegawai yang mengalami tes tersebut, mereka diberi pertanyaan dengan memilih salah satu antara Alquran dan Pancasila.
Lalu, bagi pegawai Muslimah, mereka ditanya bersediakah melepas jilbab atau tidak, dan banyak lagi pertanyaan janggal lainnya.***