PR DEPOK – Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku terusik dengan sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengurusi persoalan tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya masih terusik sekali dengan tingkah Komnas HAM,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Ferdinand Hutahaean pada Selasa, 15 Juni 2021.
Ferdinand Hutahaean mempertanyakan apa yang sedang terjadi di Komnas HAM sehingga dengan getolnya mengurus soal tes wawasan kebangsaan KPK tersebut.
Baca Juga: Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro Usai Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19
Dia pun menyinggung Komnas HAM berkaitan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Ada apa sebetulnya dengan Komnas HAM kita ini? Apakah betul kata orang bahwa Komnas HAM kita ini kerasukan hantu HTI? Entahlah. HTI memang sudah mati secara organisasi, tetapi apakah kemudian arwahnya gentayangan merasuki Komnas HAM? Entah saya juga tidak tahu,” tuturnya.
Akan tetapi, kata Ferdinand, bila mencermati apa yang disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, semuanya masuk akal.
“Tetapi kalau kita melihat, membaca, dan mencermati apa yang disampaikan oleh sahabat saya Arief Poyuono, beliau menyampaikan bahwa Ketua Komnas HAM, Pak Damanik sering dulu mengajarkan dan mengisi acara-acara HTI. Ya sangat masuk akal kalau kemudian dugaan-dugaan bahwa Komnas HAM ini kerasukan hantu HTI mungkin saja,” ujarnya.
Kemudian Ferdinand menyoroti kegetolan Komnas HAM dalam membela 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
“Kita melihat bagaimana genitnya, getolnya, serta mati-matiannya Komnas HAM berupaya menjadikan ketidaklulusan 75 pegawai KPK ini menjadi masalah HAM. Hak asasi apa sih sebetulnya yang dilanggar? Hak asasi apa yang ditabrak oleh KPK?” katanya.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021: Pemerintah Buka Formasi Khusus Lulusan Terbaik hingga Disabilitas
Menurut dia, Komnas HAM jangan memperalat lembaga untuk membela orang-orang yang sepemahaman.
“Mungkin saja saya malah menduga kalau Pak Damanik ini dilakukan tes wawasan kebangsaan juga tidak lulus, sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Komnas HAM kembali melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan KPK untuk meminta berbagai keterangan yang dibutuhkan terkait polemik tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh 75 pegawai KPK.
Pemanggilan kedua tersebut merupakan tindak lanjut dari pemanggilan pertama yang tidak dipenuhi oleh Firli Bahuri atau pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
Beberapa hari terakhir Komnas HAM juga tengah mendalami banyak dokumen dan saksi. Dari pendalaman tersebut sejati-nya ada hal-hal penting yang ingin ditanyakan langsung kepada pimpinan KPK.***