PR DEPOK – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti kabar dugaan bocornya data milik BPJS dan eHAC.
Mardani Ali menilai hal ini menunjukkan betapa negara lemah dalam melindungi identitas pribadi warganya.
Hal ini disampaikan Mardani Ali melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
“Bismillah, bocornya data BPJS, e-HAC sampai presiden, kian menunjukkan negara lemah melindungi identitas pribadi warganya,” kata Mardani Ali dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Mardani Ali kemudian mempertanyakan bagaimana bisa data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) RI bocor.
“Data pribadi presiden saja bocor,bagaimana bs?,” tanya Mardani Ali.
Menurutnya kini sudah jelas bahwa kedaulatan data pribadi warga terancam.
Baca Juga: Kenang sang Suami, Mutia Ayu Ungkap Glenn Fredly Sempat Kembali Bernapas usai Dibisikkan Hal Ini
“Jelas terancam kedaulatan data pribadi warga, dpt dibilang puncak gunung es lemahnya jaminan hak digital warga,” tutur Mardani Ali.
Akademi dari Universitas Mercu Buana (UMB) mengatakan sebaiknya pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada publik sebab kejadian ini bisa merugikan secara materil dan nonmaterial.
“Baiknya pemerintah meminta maaf kepada publik krn berbagai kejadian itu dpt merugikan, baik scr materil maupun nonmaterial,” ujar Mardani Ali.
Menurutnya kejadian ini terus berulang dan bisa diprediksi sebagai kasus sistemik yang bermakna ada sejumlah pihak yang diuntungkan akan kebocoran data ini.
Baca Juga: Tampil Dengan Top Perfoma, Chelsea Tetarik Datangkan Pemain Sayap Bayern Munich Leroy Sane
“Kejadian yg terus berulang ini seakan2 tdk bs dijangkau hukum. Bs diperkirakan sebagai kasus sistemik yg artinya,ada pihak2 yg diuntungkan dgn kebocoran ini,” tuturnya.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini mengatakan bahwa pengelolaan data pribadi nampak sembarangan dan tidak melihat aspek keamanan pengelolaan data.
“Pengelolaan data pribadi warga terlihat sembarangan & tidak memperhatikan aspek keamanan pengelolaan data,” tutur Mardani Ali.
Ia kemudian menuturkan wajar publik merasa gusar akan program penanganan pandemi Covid-19 yang dibuat terintegrasi ke dalam sistem digital.
Baca Juga: Setop Penyidikan Kasus Pelindo II, Kejagung Sebut Bukti Kerugian Negara Sulit Ditemukan
“Dan wajar jika publik gusar karena berbagai program penanganan pandemi Covid-19, secara keseluruhan dibuat terintegrasi dalam sistem digital,” tutur Mardani Ali.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus melakukan pelacakan dan koordinasi mengenai kebocoran data pengguna aplikasi eHAC.
Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, didapatkan temuan terjadi dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC lama yang telah dinonaktifkan per 2 Juli 2021 lalu.
Aplikasi eHAC yang saat ini dipakai oleh masyarakat merupakan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Sistem informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi yang ada pada Pusat Data Nasional dan tidak terpengaruh oleh kejadian ini berkat adanya dukungan dari Kemenkominfo dan BSSN.
“Dugaan kebocoran ini tidak terkait dengan aplikasi eHAC yang ada di aplikasi PeduliLindungi, dan saat ini tengah dilakukan investigasi dan juga penelusuran lebih lanjut terkait dengan informasi dugaan kebocoran ini,” ujar Kepala Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dr. Anas Maruf diberitakan sebelumnya.***