PR DEPOK – Terkait upaya pemerintah pusat dalam memberantas mafia tanah di Indonesia mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam hal ini komitmen dari Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pemberantasan mafia tanah.
"Ini bagus sekali karena akan serius memberantas mafia tanah dan sudah bekerja sama dengan kepolisian," kata Ganjar Pranowo usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021, di halaman Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Semarang, pada Jumat, 24 September 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Spoiler Ikatan Cinta 24 September 2021: Angga Temukan Identias Pelaku Teror, Papa Jesica Pelakunya?
Terkait upaya pemerintah ini, Ganjar mengaku ikut bergetar saat membacakan amanat Menteri ATR/BPN dalam upacara tersebut.
Pasalnya, dalam amanat Menteri ART/BPN, terdapat dua komitmen yang diutamakan, yaitu soal pelayanan yang cepat dan terbuka, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendukung kemudahan usaha, dan keseriusan pemerintah untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.
"Ada keseriusan yang ditonjolkan di sana. Pertama sisi pelayanan, peran ATR/BPN ini tinggi seperti memudahkan izin dan memberikan pelayanan cepat termasuk layanan ruang untuk usaha. Kedua keseriusan memberantas mafia tanah," ujarnya.
Lebih lanjut, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa ada perubahan besar dalam pelayanan ATR/BPN.
Sebelumnya, pelayanan ATR/BPN ia ibaratkan seperti ruang gelap, namun sekarang sudah berubah.
"Informasi ini yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa kalau mau mengurus gampang. Dulu kantor paling gelap itu ATR/BPN. Semua urusan tidak kelihatan, 'peteng ndhedhet' bahasanya, tapi sekarang terang benderang karena semua dibuka, dan masyarakat bisa melihat dengan baik," kata Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Utang Negara Melebihi Setengah Aset RI, Wakil Ketua MPR Sebut Membahayakan Indonesia
Ganjar Pranowo lantas mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memerangi mafia tanah di Indonesia.
Mengingat, saat ini kasus mafia tanah masih marak terjadi, sehingga tidak heran masih banyak terjadi hak atas tanah seseorang tiba-tiba hilang karena ada kekuatan yang mengambil alih dengan berbagai cara.
"Sekali lagi, apapun (caranya). Apakah itu tekanan, administrasi, dan tidak jarang juga mempengaruhi kawan dari BPN. Banyak sekali caranya, komitmen itu bagus bahkan Presiden tadi jelas menyampaikan, polisi tindak langsung (mafia tanah)," tuturnya.
Baca Juga: Onadio Leonardo Akui Menyesal Tak Serius Saat Kuliah di Luar Negeri: Kasian Bokap Gue
Maka dari itu, Ganjar Pranowo berpendapat bahwa komitmen pemerintah untuk memberantas mafia tanah telah membuat masyarakat tenang.
Dengan demikian, pihak-pihak yang memiliki sertifikat serta legalitas yang jelas terkait hak atas tanah dan kepemilikan tidak dapat digugat lagi.***