PR DEPOK - Beredar kabar perihal pemakaian anggaran fantastis yang ditujukan hanya untuk melaksanakan rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera.
Dikutip dari RRI oleh Pikiranrakyat-depok.com, DPRD Provinsi Bengkulu mempertanyakan realisasi anggaran sebesar Rp 1,7 miliar untuk kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu.
DPRD Bengkulu memperkirakan kegiatan tersebut tidak akan sampai menghabiskan banyak dana sehingga mereka mempertanyakan realisasi alokasi anggaran yang termasuk dalam anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu.
Baca Juga: Kian Marak Fenomena Cover Lagu, Berikut Saran dari Anji untuk Para Musisi
“Kita sedikit heran sekaligus terkejut saja, ada kegiatan Rakor Gubernur se-Sumatera, sampai menghabiskan dana APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 1,7 miliar. Apa mungkin sebesar itu menghabiskan uang rakyat,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi di sela-sela rapat mitra bersama Bappeda Provinsi Bengkulu dalam evaluasi realisasi anggaran dana APBD tahun 2019 lalu pada Rabu, 8 Juli 2020.
Edwar Samsi, politisi PDI Perjuangan, menjelaskan jika dikalkulasikan sesuai dengan jumlah rombongan dari 10 Gubernur yang hadir, ditambah waktu penyelenggaraan yang hanya selama 3 (tiga) hari, diperkirakan pihaknya tidak akan sampai menghabiskan dana sebesar yang dituangkan Bappeda dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur Bengkulu tahun 2019 lalu kepada lembaga DPRD Provinsi.
Oleh karena itu, pihak legislatif telah meminta kepada pihak Bappeda untuk dapat menjelaskan penggunaan anggaran tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berikutnya.
Baca Juga: Jarang Terlihat, Wapres Ma'ruf Amin Akhirnya Jalani Kunjungan Perdana di Sukabumi
“Sebetulnya realisasi anggaran itu bisa dicek kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti penginapan. Apalagi dari keterangan yang kita peroleh, dalam kegiatan itu di pihak ketigakan. Jadi bisa di-crosscheck nantinya,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi ini.
Edwar Samsi mempertanyakan realisasi anggaran tersebut bukan maksud mencari kesalahan pihak eksekutif, tapi ingin mencari kebenaran saja lantaran dana Rp 1,7 miliar yang dihabiskan sangatlah tidak masuk akal.
“Dengan disampaikan RKA oleh pihak Bappeda nanti akan diketahui peruntukan dana tersebut. Tapi yang jelas sekarang kami bertanya dulu sebagai fungsi kontrol terhadap penggunaan uang daerah,” ucap Edwar.
Sementara hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Bappeda Provinsi Bengkulu terkait penggunaan secara detail dari dana Rp 1,7 miliar untuk kegiatan Rakor Gubernur se-Sumatera tahun 2019 tersebut.***