PR DEPOK - Munculnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hingga kini masih menimbulkan pro kontra.
Seperti diketahui, gerakan ini dideklarasikan secara resmi di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020 lalu.
Beberapa politisi nasional turut dalam gerakan tersebut, di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ekonom senior Rizal Ramli, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, dan masih banyak lainnya.
Baca Juga: Di Tengah Perebutan Hak Masjid Al-Aqsa, Palestina Umumkan Berita Baik Bersatunya Hamas dan Fatah
Sejak kemunculannya, tak sedikit pihak memberikan tanggapan. Termasuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Kamis 1 Oktober 2020, Moledoko menyebutkan tidak ada masalah dengan pembentukan kelompok seperti KAMI.
Namun, dirinya menuturkan akan beda cerita jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silahkan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar dia.
Baca Juga: Joe Biden Ucapkan 'Insha Allah' Saat Debat Lawan Donald Trump, Jadi Momentum Bersejarah Pilpres AS
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa dinamika politik selalu berkembang. Bahkan ia prediksi, bisa saja kelompok politik lain seperti KAMI kedepannya akan bermunculan.
Meski demikian, ia mengatakan terdapat hal yang harus diperhatikan yakni gagasan yang diusulkan kelompok. Jika sifatnya menganggu stabilitas politik, maka semua ada risikonya.
"Dinamika politik selalu berkembang. Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi kan? Kita perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan," ucap Moeldoko.
Selama gagasan itu hanya bagian demokrasi, ia menyebutkan bahwa pihaknya mempersilahkan. Namun, ia mengimbau jangan mencoba untuk ganggu stabilitas politik.
Baca Juga: Buat Seolah Ayam Goreng yang Dibelinya Dipenuhi Belatung, Wanita Ini Akui Sengaja Ingin Tebar Rumor
"Kalau bentuknya sudah menganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," katanya mengakhiri.***