PR DEPOK – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu tidak memihak rakyat kecil.
Pasalnya, menurut dia UU tersebut sangat tidak seimbang dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
Hal tersebut disampaikan Said Aqil saat memberi sambutan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PPKMB) Universitas Nahdlatul Ulama (Unusia) secara virtual, di Jakarta.
Baca Juga: DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Muhammadiyah: Demo Tidak akan Menyelesaikan Masalah
“Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, dan investor. Tapi menindas dan menginjak rakyat kecil,” kata Said Aqil, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari NU Online.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa warga NU harus bersikap tegas dalam menanggapi UU yang dinilai banyak orang kontorversi tersebut.
“Mari kita cari jalan keluar yang elegan, seimbang, dan tasawuth (moderat). Kepentingan rakyat kecil harus tetap kita jamin,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu-isu terkait pertanahan, kedaulatan pangan, dam Pendidikan harus diutamakan.
Baca Juga: Usai Hotman Paris Baca Isi UU Cipta Kerja, Warganet: Tolong Sampaikan Aspirasi Kami Bang
Kiai kelahiran Cirebon tersebut menilai bahwa UU Ciptaker menganggap lembaga pendidikan layaknya perusahaan, dan hal tersebut tidak bisa dibenarkan.
“Kita harus melakukan judicial review, tetapi dengan cara elegan bukan anarkis. Kita wajib bersuara untuk warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, Said Aqil mengungkapkan bahwa UUD 1945 Pasal 33 masih sangat jauh dari implementasinya di masyarakat.
Menurutnya lagi, konstitusi negara tersebut hanya sebatas tulisan di atas kertas yang dicetak berulang-ulang dengan jumlah yang besar.
Baca Juga: Akui Telah Kuasai UU Cipta Kerja dalam Sehari, Hotman Paris: Saya Pelajari demi Uang
“Tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahkan yang kaya semakin kaya, yang miskin bertambah miskin,” ucap Said Aqil.
Ia juga berpendapat bahwa di era keterbukaan seperti sekarang yang sangat bebas dan liberal, ditambah sistem kapitalisme membuat rakyat kecil kian tertindas.
Said Aqil menilai bahwa para politisi hanya memanfaatkan rakyat untuk kepentingan suara.
“Jika sedang masa Pilkada, Pileg, dan Pilpres suara rakyat dibutuhkan. Namun, ketika selesai suara rakyat ditinggalkan."
Baca Juga: Adanya Fenomena Ikan Terdampar di Pantai, Warga Tulungagung Mengungsi Usai Mendengar Isu Tsunami
“Saya sangat berharap NU nanti bersikap dalam menanggapi UU yang baru disahkan ini dengan sikap elegan. Jangan anarkis karena tidak ada gunanya,” kata Ketua PBNU Said Aqil mengakhiri.***