PR DEPOK - Masih lekat dalam ingatan, kisah seorang bocah di Aceh, bernama Rangga yang tewas karena berusaha menolong ibunya yang akan diperkosa.
Kisah Rangga merupakan salah satu dari banyaknya tindakan kriminal atau kekerasan yang dilakukan pada anak dan perempuan di Indonesia.
Maraknya peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh mewacanakan untuk membuat aturan yang menghukum berat pelaku kekerasan fisik maupun seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh.
Baca Juga: Perusahaan Konstruksi Tolak Pelamar Muslim karena Dianggap Akan Merepotkan Soal Makan dan Ibadah
Wacana tersebut muncul dalam rapat lintas Komisi DPR Aceh bersama dengan unsur sektoral lainnya.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRA Muhammad Yunus, di Banda Aceh, pada Senin 19 Oktober 2020.
"Insya Allah, kami akan bentuk tim kecil dari berbagai unsur untuk mencari solusi bagaimana dalam waktu yang singkat pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapatkan hukuman seberat-beratnya," kata Yunus, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara
Yunus kemudian menjelaskan bahwa sejauh ini pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih banyak dijerat dengan hukum cambuk yang sesuai dengan qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 perihal jinayah.
Baca Juga: Siap Menutup Seluruh Bisnisnya di Indonesia, Ini Alasan Maskapai Air Asia X
Meski sebetulnya aturan daerah tersebut sudah lengkap, dikatakan dia, namun masih perlu adanya ketentuan lain yang harus diatur lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh.
"Sebenarnya dalam qanun jinayah sudah sangat lengkap. Hanya saja belum diiringi dengan Peraturan Gubernur (Pergub), karena untuk menjalankan qanun jinayah ini harus ada Pergub," ucapnya.
Oleh karena itu, Yunus meminta pada eksekutif untuk segera mengeluarkan Pergub.
Sehingga nantinya pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dihukum dengan berat, mulai dari cambuk, penjara, hingga membayar denda.
Baca Juga: Jika Joe Biden Menang di Pilpres AS Nanti, Donald Trump: Mungkin Saya Akan Meninggalkan Negara Ini
"Sebenarnya dalam qanun jinayah penjaranya lebih lama dari pada UU perlindungan anak. Namun, belum diiringi Pergub. Makannya sekarang ini banyak pelaku dihukum cambuk," ujar Politikus Partai Aceh tersebut.
Tak hanya itu, Yunus juga mengungkapkan bahwa tim yang segera dibentuk tersebut akan mengadvokasi agar korban dari kekerasan maupun pelecehan seksual mendapatkan pemulihan akibat trauma.
"Karena saat ini yang ada hanya bantuan dari Dinas Sosial Aceh, dan itu juga sangat terbatas. Makannya perlu penulihan psikologi korban," kata Yunus mengakhiri.***