Network
Yurisprudensi ini menurut Fahri, seharusnya dibela agar korupsi pejabat publik dapat dihindari jika parpol membatasi diri.
Sementara pada cuitan lainnya ia mengatakan bahwa jika yurisprudensi ini dibatalkan maka partai politik tidak lagi punya halangan untuk mengintimidasi pejabat publik dari belakang dan memaksa mereka melakukan kegiatan korupsi, seperti yang sering terjadi dalam korupsi anggaran, kuota, dan perijinan.
Baca Juga: Habib Rizieq Tolak Hasil Tes Swab Dipublikasi, Hidayat Nur Wahid Singgung Pernyataan Joko Widodo
“Kalian boleh secara terus menerus menggunakan lobby dan kekuasaan untuk mengukuhkan kuasa dunia. Tapi, kebenaran takkan pernah dilumpuhkan. Ia akan selalu mencari jalannya. Keinginan membangun tradisi partai politik yang baik tidak bisa dikalahkan. Takkan pernah!,” ujarnya melanjutkan.
Kalian boleh secara terus menerus menggunakan lobby dan kekuasaan untuk mengukuhkan kuasa dunia. Tapi, kebenaran takkan pernah dilumpuhkan. Ia akan selalu mencari jalannya. Keinginan membangun tradisi partai politik yang baik tidak bisa dikalahkan. Takkan pernah!— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 28, 2020
Seperti diketahui, melalui Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Bandung, Jawa Barat pada Minggu 29 November 2020, partai yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu itu meluncurkan lambang, mars, dan hymne baru.
Baca Juga: Berharap Dapat Kembali Bimbing Umat, Menag Doakan Said Aqil Siradj Segera Sembuh dari Covid-19
Dilansir dari Antara, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam pernyataannya mengatakan bahwa peluncuran lambang, mars dan hymne sebagai semangat baru PKS dalam perjalanan berbangsa dan bernegara.***
