Network
PR DEPOK – Rapor merah yang diberikan Fraksi PDIP DPR RI terhadap pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, turut mendapat sorotan dari pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Dalam keterangannya, Refly Harun tak menyangkal perihal buruknya kinerja Anies Baswedan jika berdasarkan data angka yang tersedia.
Salah satu indikator kegagalan Anies di sepanjang tahun 2020 adalah tak terpenuhinya janji Anies Baswedan untuk menyediakan perumahan rakyat sebanyak 232.214 unit.
Baca Juga: PDIP Nilai Buruk Kinerja Anies Baswedan: Tak Alami Peningkatan, Janji Kampanye Tak Kunjung Terwujud
Hingga saat ini, perumahan yang tersedia baru sebanyak 787 unit.
“Kalau saya, kalau disodorkan angka-angka itu sepanjang angka itu akurat, seperti tadi dikatakan mengenai penyediaan perumahan rakyat realisasinya cuma 787 unit padahal janjinya 232.214 unit. Maka berarti memang Gubernur Anies gagal,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Akan tetapi, ketika indikator penilaian kinerja buruk Anies Baswedan menyinggung soal intoleransi di dunia pendidikan, menurut Refly, hal ini terkesan dibuat-buat.
Baca Juga: Kaleidoskop Dunia Hiburan dan Olahraga Dunia 2020, dari Kematian Maradona hingga BTS Cetak Sejarah
“Nah ini menurut saya agak ngarang sedikit ya. Kita tidak bisa memetik atau mengambil satu fenomena dua fenomena lalu memberikan kesimpulan umum bahwa sudah terjadi intoleransi. Apalagi di Jakarta yang relatif orangnya jauh lebih terbuka,” tuturnya.
Sementara itu, ketika menyinggung soal angka kemiskinan Jakarta yang meningkat, Refly Harun menganggap bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan pemerintah pusat.
“Itu apakah tidak ada kaitannya juga dengan pemerintah pusat, kalau semua diserap di daerah dan menjadi tanggung jawab daerah, lalu kemudian pusat apa kerjanya? Apakah pusat kemudian tidak punya statistik akhirnya,” ucap Refly Harun.
Baca Juga: Mahfud MD Bolehkan FPI Dibentuk Kembali, Berikut Syarat yang Diberikan oleh Menko Polhukam
Ia pun menilai bahwa meningkatnya angka kemiskinan merupakan kesalahan dari dua pemerintah, yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Namun, katanya, angka kemiskinan ini juga mungkin dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang membuat banyak masyarakat kehilangan sumber penghasilannya.
Refly Harun menegaskan, suatu kritik seharusnya berdasarkan data yang berupa angka.
Baca Juga: Pelaku Parodi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Ditangkap, Tak Disangka Seorang Pelajar SMP
“Tetapi ketika kemudian bicara tentang intoleransi, saya kira ini bicara tentang kata-kata yang selalu digunakan oleh lawan-lawan Anies Baswedan, mereka yang pro pemerintahan sekarang, untuk mengerdilkan dan memojokkan kelompok-kelompok yang barangkali tidak meng-endorse pemerintahan sekarang,” ujarnya.***
