Network
PR DEPOK – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik kebijakan pengetatan aktivitas publik di Pulau Jawa dan Bali oleh pemerintah pusat.
"Kami atas nama Pemprov DKI, menyambut baik kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat terkait adanya tambahan pengetatan aktivitas," tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Riza mengatakan, Pemprov DKI sudah memberlakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi untuk menyikapi dampak dari libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
Baca Juga: 83 Saksi Penembakan 6 Laskar FPI Diperiksa, 4 Di Antaranya Anggota Polri yang Kini Diawasi Propam
"Siang ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengetatan dan kami menyambut baik itu yang sejujurnya ini sesuai dengan yang kami dan daerah lain butuhkan termasuk integrasi dengan Jabar dan Banten," ucap Riza.
Riza juga menyebutkan kebijakan pengetatan Jawa-Bali ini tidak berbenturan dengan PSBB yang ada di Jakarta.
Komunikasi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat selama ini terjalin dengan baik, terutama saat akan mengambil kebijakan mengenai pandemi Covid-19.
Baca Juga: Meski Emosinya Cenderung Stabil, Kemarahan Aquarius Bisa Meledak Jika Menghadapi 4 Kondisi Berikut
"Pemprov selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk dibahas apapun kebijakan yang akan diambil, tidak pernah usul sepihak. Kami selalu melibatkan seluruh jajaran, forkopimda, ahli epidemiologi dan pemerintah pusat walau daerah adalah kewenangan kami, jadi memang kebijakan pemerintah pusat ini searah dengan kami," jelasnya.
