Network
“Ketika pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat kembali, kita seolah-olah disuruh bikin tenda lagi, mau dibubarkan lagi,” ucap pria tersebut.
Video ini lantas menjadi viral usai Jokowi mengunjungi korban gempa Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat, pada Selasa, 19 Januari 2021. Berbagai tanggapan dilontarkan oleh sejumlah tokoh, tak terkecuali Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Baca Juga: Bandingkan Banjir Kalimantan Selatan-DKI, Ferdinand: di Kalsel Itu Musibah, Jakarta Masalah Kota!
Akan tetapi, video yang viral ini telah diklarifikasi oleh Dandim 1418 Mamuju Kolonel Tri Azis Hartono menegaskan bahwa peristiwa dalam video tersebut hanya salah paham dan tidak ada paksaan kepada warga.
“Enggak, enggak, tidak ada pengondisian, (tidak) memaksa warga membongkar tenda karena Jokowi mau datang. Kita imbau baik-baik masyarakat silakan, kita siapkan fasilitas. Gak ada pengondisian, mana berani kita pengondisian,” ujar Kolonel Tri.
Menanggapi video viral pengungsi yang kesal dan menolak dipindahkan ke pengungsian lain karena Jokowi mau datang ini turut ditanggapi oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Baca Juga: Muncul Isu Jokowi Langgar UU Soal Banjir di Kalsel, Moeldoko Tegas: Bencana Tidak Bisa Dikendalikan
Menurutnya, di masa sekarang ini, setiap kedatangan presiden ke suatu daerah pasti akan membuat sibuk semua petugas, aparat, dan birokrat di daerah yang akan didatanginya itu.
“Siapapun presidennya, mau Jokowi, mau SBY, mau siapapun kalau berkunjung ke suatu tempat bikin sibuk memang,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Ia menuturkan, kedatangan seorang pemimpin selalu membuat semua pihak sibuk untuk melakukan clearance dan menyiapkan fasilitas terbaik untuk pemimpin tersebut.
