Network
PR DEPOK - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari insan pers.
"Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI.
Pernyataan dari istana tersebut lantas mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Ricky Kurniawan Chairul.
Baca Juga: Benny K Harman Tagih Janji KPK: Cari Sosok King Maker dan Madam Bansos, Ini Perampokan Uang Negara
Ricky Kurniawan berharap agar ungkapan dari pemerintah ini menunjukkan pertanda bahwa pemerintah akan membebaskan semua tahanan politik dan ulama-ulama yang juga sedang ditahan.
Harapan tersebut disampaikan Ricky Kurniawan melalui akun Twitter pribadinya @RicKY_KCh pada Rabu, 10 Februari 2021.
“Mudah mudahan pertanda semua Tahanan Politik dan ulama2 dibebaskan oleh Pemerintah. Aaamiiin YRA,” kata dia.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 10 Februari 2021, Akhirnya Al Jujur pada Andin, Akankah Andin Menerimanya?
Istana juga mengungkapkan keberadaan pers adalah ibarat jamu yang menguatkan bagi pemerintah.
"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," ucap Pramono.
Sebagai negara demokrasi, kata dia, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.
Baca Juga: Pejabat China Dihukum Mati karena Korupsi, Joko Anwar: Kok Bisa? Belajar ke Indonesia Dulu Lah!
Sementara itu, sesuai dengan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pramono meyakini kebebasan pers harus dijaga bersama.
"Karena kami meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisis ruang-ruang demokrasi," tuturnya.
Pramono menambahkan, hal itu sebagaimana seiring dengan kemajuan teknologi, di mana Indonesia menghadapi problem media sosial salah satunya adalah hoaks.
"Untuk itu perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," ujarnya.
Lebih lanjut Pramono menilai sebagai bangsa yang besar dan sedang membangun, Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia sehingga pers akan tetap menjadi kontrol utama dari kemajuan bangsa.
"Kepada insan pers saya secara khusus ingin mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Tetaplah menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran di atas segalanya serta melakukan pendidikan, edukasi kepada bangsa ini," tutur Pramono.***
