Sebut Din Syamsuddin Kritik sebagai Akademisi, JK: Bayangkan tak Ada yang Seperti Itu, Negeri Jadi Otoriter!

Sementara dosen yang berstatus ASN, lanjut Kalla, boleh saja menggunakan kemampuan akademisnya untuk menyampaikan kritik, selama caranya tidak melanggar peraturan dan UU yang berlaku.

“Di UI, contoh saja Faisal Basri, dia kan selalu mengkritik pemerintah. Tidak apa-apa, dia profesional. Jadi bukan melanggar etika ASN. Kalau seorang dirjen (di suatu kementerian) mengkritik pemerintah, itu baru salah,” ujar JK.

Baca Juga: Singgung Pihak yang Takut pada Buzzer, Arief Poyuono: Apa yang Ditakuti? Apalagi Cuma di Dunia Maya

Tidak hanya itu, ia juga mencontohkan ada sejumlah kelompok di universitas negeri yang menggaungkan gerakan antikorupsi.

Menurut penilaiannya, kelompok akademisi yang menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan wajar dan diperlukan di negara demokratis seperti Indonesia.

“Bayangkan kalau tidak ada akademisi seperti itu, yang tidak membuka jalan alternatif; maka negeri ini bisa menjadi otoriter,” katanya menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti-Radikalisme (GAR) yang berisikan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan sanksi kepada Din Syamsuddin.

Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Ingin Dikritik, Savic Ali: Suatu Kali Kita Jadi Korban, Lain Waktu Jadi Pelaku

Sanksi tersebut diberikan atas dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan Din Syamsuddin.

Surat terbuka Nomor 10/Srt/GAR-ITB/I/2021 itu diklaim telah ditandatangani 1.977 alumnus ITB dari berbagai angkatan dan jurusan pada 28 Oktober 2020.***