Network
DEPOK – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa di dalam hukum terdapat dalil yang berisi tentang bolehnya melanggar konstitusi, demi keselamatan rakyat.
”Dalil yang berlaku umum kalau di dalam ilmu konstitusi itu adalah salus, pupuli, suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi, bahkan begitu,” kata Mahfud seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Pernyataan yang disampaikan Mahfud MD itu pun kemudian ditanggapi oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.
Baca Juga: Mahfud MD Klaim Penguasa Bisa Langgar Konstitusi demi Selamatkan Rakyat, Said Didu: Atas Dasar Apa?
Menurut Iwan Sumule, pernyataan itu tidak bisa dibenarkan karena sebuah konstitusi mestinya tidak boleh dilanggar.
Alasannya, konstitusi amat berguna untuk menjaga rakyat dan negara dari para penguasa yang tidak bisa memberikan keadilan.
Tanggapan tersebut disampaikan Iwan Sumule melalui akun Twitter pribadinya @KetumProDEMnew pada Kamis, 18 Maret 2021.
“Sontoloyo! Justru Konstitusi itu yang menjaga Rakyat dan Negara dari Penguasa yang tak adil dan menyengsarakan. Membatasi Kekuasaan. Sehingga Konstitusi itu tak boleh dilanggar,” ujar Iwan Sumule.
Sebagai informasi, Mahfud MD menyampaikan pesan itu dalam pertemuan tokoh masyarakat lintas agama dengan forkopimda Jatim bertempat di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya di Surabaya, Rabu, 17 Maret 2021.
Selain membahas soal konstitusi, Mahfud MD juga membicarakan daerah Jatim yang merupakan tempat berkembangbiaknya moderasi beragama, hingga soal toleransi dalam beragama.
"Dulu moderasi beragama di wilayah Jatim dipelopori oleh KH Hasyim Asyari sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan, sebelum itu, Muhammadiyah juga berkembang di Jatim dan telah mengajarkan toleransi beragama," tuturnya.
Meski begitu Mahfud MD mengakui beberapa kali terjadi aksi terorisme di Jatim akibat pemahaman yang radikal atau menyimpang dari ajaran agama meski bisa segera diatasi.
"Aksi terorisme itu disebabkan oleh pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi bisa muncul terorisme dari agama manapun, bukan Islam saja," ucapnya.
Baca Juga: Pengamat Sebut Kemunculan Isu Jabatan Presiden 3 Periode Didalangi Pihak yang Ingin Jatuhkan Jokowi
Mahfud MD percaya bahwa warga Jatim tumbuh dengan penuh toleransi, termasuk di Tanah Air yang umat beragama, khususnya Islam, di Indonesia sebenarnya sangat toleran.
Ia juga mengatakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari lintas agama tersebut sekaligus untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.
"Perpres 82/ 2020 ini mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama perang melawan virus Corona (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional karena memang tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah," tuturnya.***
