Network
“Bukan salah KPK. Sebab isi dan maksud UU selalu mencerminkan kehendak dari kekuatan politik dominan di parlemen. KPK hanya menjalankan. Kita semua berharap KPK benar2 adil dalam menggunakan kewenangannya. #RakyatMonitor!” ujar Benny Harman.
Inilah happy ending perjuangan kelompok pro Revisi UU KPK. Bukan salah KPK. Sebab isi dan maksud UU selalu mencerminkan kehendak dari kekuatan politik dominan di parlemen. KPK hanya menjalankan. Kita semua berharap KPK benar2 adil dalam menggunakan kewenangannya.#RakyatMonitor! pic.twitter.com/Kgh7VQDARN— Benny K Harman (@BennyHarmanID) April 3, 2021
Seperti diketahui, pada Kamis, KPK mengumumkan penghentian penyidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI dan Itjih Sjamsul Nursalim bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung.
Pasangan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nusalim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proses Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak 2 Oktober 2019 karena diduga merugikan kerugian negara hingga Rp4,58 triliun.
Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada Juni 2019.
“SP3 tersebut ditetapkan pada 31 Maret 2021 dan KPK akan memberitahukan kepada tersangka mengenai penghentian penyidikan perkara tersebut," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Alexander menjelaskan KPK mengeluarkan SP3 tersebut untuk memberikan kepastian hukum.
"Sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum," ucapnya.***
