PR DEPOK - Tokoh Papua, Christ Wamea, menyoroti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter pribadinya @PutraWadapi pada Kamis, 8 April 2021, ia menyoroti aksi demonstrasi HMI menuntut soal korupsi yang dituduhkan kepada Anies Baswedan.
Ia lantas membandingkan dengan korupsi bantuan sosial (bansos) yang sudah jelas terjadi, tetapi HMI tidak melakukan aki unjuk rasa atas kasus tersebut.
Baca Juga: Kagumi Kesabaran Habib Rizieq dalam Jalani Proses Hukum, Christ Wamea: Pejuang Keadilan bagi Umatnya
"Yg sdh nyata korupsi bansos HMI tdk demo" ujar Christ Wamea, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Diberitakan sebelumnya, sekelompok orang yang mengaku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menggelar aksi demo di depan Balai Kota pada Kamis, 8 April 2021 kemarin.
Dalam aksi demo tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dituding berkaitan dengan kasus korupsi.
Namun, tak lama usai menyerukan aksi demo tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta agar para pendemo tidak asal menuding dan harus berbicara sesuai data.
"Mohon ade-ade agar bicara sesuai fakta dan datanya. Jangan asal bicara apalagi saat ini harus hati-hati," tutur Ariza Patria.
Ia lantas menjelaskan bahwa dirinya dan Anies Baswedan saat ini tengah mengupayakan pentingnya penegakan hukum serta pencegahan korupsi.
Membantah tudingan para pendemo tersebut, Wagub DKI Jakarta mengungkapkan bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu justru dihadiahi penghargaan antikorupsi.
Tak hanya itu, Ariza mengatakan bahwa ia dan Anies akan terus memastikan bahwa Jakarta bebas dari korupsi.
Kendati membantah tuduhan dari para pendemo tersebut, Ariza mempersilakan jika ada aspirasi yang ingin disampaikan kepada dirinya dan sang gubernur.
Akan tetapi, katanya melanjutkan, aksi demo tersebut harus didasari fakta dan data, dan bukan sekadar tudingan tak beralasan.
Sementara itu, pihak pendemo menuntut agar Anies Baswedan menjelaskan soal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan program Rumah DP Rp0.
Mereka juga meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut.***