Network
PR DEPOK - Salah satu anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI, Abdullah Hehamahua, membeberkan perihal kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dijeratkan pada Habib Rizieq.
Dalam keterangannya, Hehamahua mengungkit soal sikap pemerintah Indonesia yang disebut melarang Habib Rizieq untuk keluar dari Arab Saudi.
"Mereka dapat tekanan dari pemerintah Indonesia untuk tidak boleh HRS itu keluar dari Arab Saudi. Itu keterangan imigrasi Arab Saudi. Bahkan menurut HRS, dari Malaysia juga datang untuk minta menjamin untuk tinggal di Malaysia, tapi tidak bisa karena tidak boleh keluar dari Arab Saudi," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Ustadz Demokrasi.
Hehamahua lantas mempertanyakan soal sikap pemerintah yang seolah berubah menyambut dan mengizinkan Habib Rizieq untuk kembali ke Indonesia.
"Kemudian itu diumumkan di mainstream, TV, radio, medsos, tanggal sekian datang, kemudian menikahkan anaknya, kemudian maulid dan seterusnya. Itu pemerintah tahu, aparat kepolisian tahu, aparat intel tahu, kenapa tidak diantisipasi?" tutur Abdullah Hehamahua menerangkan.
Lebih lanjut, anggota TP3 itu lalu menilai bahwa Habib Rizieq seakan dijebak dengan membiarkan ia menyelenggarakan acara yang memicu kerumunan, lalu setelahnya langsung ditindak dengan alasan melanggar protokol kesehatan.
Selengkapnya cek YouTube Pikiran Rakyat
Tak cukup sampai di situ, Abdullah Hehamahua kemudian dengan lantang menantang Jokowi untuk menunjukkan siapa saja yang membayar denda Rp50 juta layaknya Habib Rizieq pada saat dituding melanggar protokol kesehatan.
"Saya nantang Jokowi, saya nantang Menko Polhukam, Mahfud MD, saya nantang Wakil Presiden, sebutkan kepada saya hari ini, dari tahun lalu sampai sekarang, siapa yang bayar Rp50 juta cash karena prokes! Tidak ada kecuali HRS," katanya melanjutkan.
Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyoroti sejumlah kerumunan yang juga dipicu oleh Jokowi, Bobby Nasution, Gibran Rakabuming Raka, serta Ketua Banggar DPR RI.
Namun, semua kerumunan yang disebutkannya itu, tidak ada satupun yang ditindak atau diproses secara hukum.
Hehamahua lantas menduga bahwa jeratan hukum yang terjadi pada Habib Rizieq hanyalah persoalan politik.
"Ini adalah soal politik, kenapa? karena 2017 dalam teori politik apapun di dunia, teori ekonomi apapun di dunia, Ahok harus menang menjadi Gubernur DKI. Didukung oleh presiden, didukung oleh kabinet, didukung oleh sembilan naga, didukung semua partai-partai termasuk partai islam PPP mendukung Ahok," tutur Hehamahua.
Akan tetapi, katanya, Ahok justru kalah lantaran Habib Rizieq turun bersama para pengikutnya, melancarkan aksi 212.
Baca Juga: Usai Ungkap Praktik Pengoplosan Gas, Polri Lakukan Pengawasan Distribusi LPG Bersubsidi
"Dan ini adalah dendam kesumat dari para taipan partai-partai besar. Maka itulah kemudian diproses (hukum) seperti itu," ujar anggota TP3 itu.***
