Network
PR DEPOK – Akademisi Cross Culture Institute, Ali Syarief turut menyoroti polemik tes wawasan kebangsaan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kepala satuan tugas (kasatgas) lainnya.
Padahal menurut Ali Syarief, rekam jejak Novel Baswedan di KPK adalah yang paling teratas dalam hal kompetensi.
Baca Juga: Kembali Memanas, Kini Giliran Pasha Ungu Tinggalkan Iis Dahlia di Panggung Gara-gara Insiden Ini
Tetapi sayangnya, dia gagal menjawab pertanyaan terkait toleransi dan doa qunut.
Ali Syarief pun lantas menilai sistem tersebut seperti model di negara komunis karena lebih mengutamakan penilaian ideologis daripada keahlian atau profesi.
Pendapat tersebut disampaikan Ali Syarief melalui akun Twitter pribadinya @alisyarief pada Kamis, 6 Mei 2021.
“Systemnya seperti model dinegara komunis. Test competency atau keahlian/profesi adalah asesment nomer dua, setelah ideologis. Novel Baswedan, track recorednya paling atas dlm competency, tapi gagal soal menjelaskan kata Jihad, toleransi, qunut, dll. Ini arah jalan kealam kiamat,” katanya.
Sebelumnya, Novel Baswedan juga telah mendengar informasi perihal puluhan pegawai KPK, termasuk dirinya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
"Ya benar, saya dengar info tersebut," tuturnya seperti diberitakan sebelumnya.
Baca Juga: MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK, BEM UI: Berita Duka, KPK Telah Meninggal Dunia!
Terkait hal tersebut, ia menganggap ada upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas dari KPK.
"Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan. Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh Pimpinan KPK sendiri," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan sampai saat ini tidak ada pemecatan bagi 75 pegawainya yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan.
Baca Juga: BEM UI Sampaikan Berita Duka: KPK, Lembaga Antirasuah Kebanggaan Bangsa Telah Meninggal Dunia!
"Saya ingin katakan sampai hari ini KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan ada proses pemecatan. KPK juga tidak pernah berbicara memberhentikan orang dengan tidak hormat, KPK juga tidak pernah berbicara tentang pegawai yang diberhentikan dengan hormat, tidak ada," katanya.
Lebih lanjut, Firli mengatakan lembaganya tunduk pada undang-undang sehingga sampai saat ini tidak berniat untuk memecat pegawai.
"Karena KPK sangat paham, KPK pelaksana undang-undang, pelaksana peraturan undang-undang dan menjalankan secara selurus-lurusnya. Kami tunduk pada undang-undang sehingga sampai hari ini belum ada niat kesempatan ataupun keinginan melakukan pemecatan terhadap pegawai," tuturnya.***
