PR DEPOK - Mantan juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah tampak kembali membahas soal pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dari KPK.
Kali ini, Febri mengaku tak habis pikir terdapat pertanyaan yang lebih sensitif dari beberapa pertanyaan sebelumnya yang membahas soal pernikahan dan pacaran.
"Begitu mengetahui ini, saya benar2 ga tau harus bcara apa.," kata Febri Diansyah seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @febridiansyah pada Jumat, 7 Mei 2021.
Pertanyaan yang kali ini dibahas Febri Diansyah diarahkan kepada pegawai KPK perempuan, di mana pegawai ditanyakan kesediaan membuka jilbabnya atau tidak.
Tampak geram, ia menanyakan wawasan kebangsaan seperti apa yang ingin dilihat pihak KPK dari pertanyaan semacam itu.
"Wawasan Kebangsaan apa yg ingin dilihat dr pertanyaan ke pegawai perempuan “apakah bersedia lepas jilbab?”," ucapnya menambahkan.
Hal tersebut lantas membuat Febri berharap agar lembaga KPK, Kemenpan dan BKN segera memberikan klarifikasi terkait pertanyaan TWK yang diajukan pada pegawai KPK.
"Smg segera ada klarifikasi resmi KPK, Kemenpan & BKN ttg Tes Wawasan Kebangsaan ini," ujar Febri Diansyah.
Kemudian di akhir utasnya seolah mengarah pada KPK, Febri membagikan sebuah artikel yang menyatakan bahwa Kemenpan RB dan BKN tidak terlibat dalam pembuatan soal tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK.
Seperti diketahui bersama, isu tes wawasan kebangsaan (TWK) dari KPK belakangan ini hangat diperbincangkan publik.
Selain dianggap sebagai upaya pelemahan KPK, tes tersebut dikabarkan juga memuat pertanyaan-pertanyaan yang ganjil seperti adanya pembahasan doa qunut dan organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Lalu beberapa pertanyaan lain yang cukup sensitif mengarah ke privasi pegawai juga dikabarkan hadir, yakni pertanyaan "Kenapa belum menikah?", "Apakah masih punya hasrat?", "Bersedia ndak jadi istri kedua?", hingga pertanyaan "Kalo pacaran ngapain aja?".
Kemudian kali ini muncul lagi kabar adanya pertanyaan sensitif dalam tes wawasan kebangsaan KPK yang menanyakan kesedian melepas jilbab bagi pegawai perempuan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sontak menuai protes dan kritikan dari berbagai pihak lantaran kebanyakan dari pertanyaan yang muncul itu tidak relevan dengan tes wawasan kebangsaan yang seharusnya diberikan.***