Network
/photo/2021/04/08/2808467983.jpeg)
Fathul juga menyebutkan bahwa soal yang dijadikan tes TWK pada pegawai KPK, banyak yang tidak logis untuk ditanyakan.
Maka dari itu, timbulnya anggapan mengenai penggusuran sejumlah pegawai KPK bisa menyebar.
Padahal bila diperhatikan, sudah banyak pegawai KPK yang terbukti integritasnya dan menjaga komitmen serta diakui darma baktinya baik di dalam maupun luar negeri dalam hal pembasmian korupsi.
Sayangnya proses pengalihan mereka menjadi PNS terganjal setelah tidak lolos dalam tes TWK.
"Kami sangat khawatir, ketika KPK menjadi semakin lemah dengan disingkirkannya orang-orang dengan integritas tinggi satu per satu dan bukan tidak mungkin, jika pola yang sama berlanjut di masa depan, gigi KPK semakin tumpul dan Indonesia menjadi surga bagi para koruptor,” tutur Fathul.
Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa 75 pegawai yang tidak lolos TWK yang penempatannya tersebar di hampir semua direktorat itu bukan disebutkan sebagai pegawai nonaktif.
Alasannya, semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih akan tetap berlaku.
“Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut,” tutur Ali Fikri.
