Network
PR DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal terhadap akurasi data kelolaan pemerintah yang masih rendah dan berantakan. Salah satu yang disebutkannya adalah tidak akuratnya data bansos.
"Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana contohnya data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," ujarnya seperti diberitakan sebelumnya.
Jokowi mengatakan data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sinkron. Ia pun meminta semua data harus diperbaiki.
Kemudian Jokowi memerintahkan agar BPKP dapat mengawal integrasi, sinkronisasi basis data antar-program untuk meningkatkan keandalan data.
"Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitis yang dimiliki, BPKP kan punya ini gunakan, manfaatkan," katanya.
Instruksi yang disampaikan Jokowi tersebut pun lantas dikomentari oleh Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang.
Yos Nggarang rupanya heran dengan kekesalan Jokowi. Pasalnya, baru menyatakan kesal setelah anggaran bansos sudah digelontorkan dan dikorupsi.
Dia pun menegaskan bahwa harusnya rakyat yang kesal atas berantakannya data bansos tersebut.
“Pak presiden kok kesalnya saat anggaran bansos sdh digelontorkn & di korupsi pula sampai triliun. Mestinya rakyat yg kesal,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @yosnggarang.
Baca Juga: Polisi Amankan 1 Orang Mantan Pengurus FPI yang Jadi Simpatisan Habib Rizieq Shihab Terkait Prokes
Sebagai informasi, Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam pembukaan "Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021".
Acara itu diikuti langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP M Yusuf Ateh serta perwakilan 2.223 peserta rapat.
Presiden Jokowi menyebut efektifiktas pengawasan interen membutuh komitmen dan manajemen yang baik.
Baca Juga: Simak Jadwal Vaksinasi Depok Beserta Link Pendaftaran bagi Lansia, ASN, dan Tenaga Pendidik
"Karena semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi, tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya," ujarnya.
Jokowi menilai masih ada kesalahan-kesalahan data yang terus diulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP.
"Saya tekankan kepada bapak, ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," tuturnya.
Baca Juga: Daftar 26 Tim yang Dapat Tiket Fase Grup Liga Champions 2021-2022
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
APIP merupakan unit organisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dengan cara melakukan audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.***
