Network
Alasannya karena tugas pemerintah untuk memastikan setiap keluarga di Indonesia bisa mendapat akses terhadap sembako dengan mudah.
Terlebih dalam situasi pandemi, sembako menjadi semakin sulit untuk terpenuhi.
"Pada situasi non pandemi tugas pemerintah memastikan agar rakyatnya bisa mendapat sembako dengan mudah salah satunya keterjangkauan harga. Apalagi sekarang di era sulit seperti pandemi ini. Sangat berat sekali buat keluarga Indonesia," ujar Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini.
Belum lagi, Indonesia tercatat masih buruk soal stunting dan gizi anak.
Data Unicef menunjukkan pada tahun 2020 lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting.
Kemenkes juga menyebut angka stunting dan gizi buruk di Indonesia melebihi angka toleransi dari WHO.
"Masih tingginya angka gizi buruk dan stunting karena kemiskinan dan akses terhadap sumber makanan yang tidak memenuhi syarat. Jika sembako kena pajak, bisa dibayangkan berapa banyak keluarga yang terancam dalam gizi dan kesehatannya?" katanya.
Sementara soal biaya persalinan, ia meminta persoalan ini tetap menjadi tanggungan BPJS Kesehatan, bukan justru dikenakan PPN.
