Network
"Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang, orang diundang ramai-ramai sehingga salah satu isu kontestasinya pada 2024, yaitu mana yang propemberantasan korupsi atau tidak pro," ujar Mahfudz.
Tereliminasinya 51 orang pegawai KPK dari peralihan status menjadi ASN, dan 24 lainnya yang pada akhirnya dinyatakan lulus, membuat Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto beranggapan bahwa masalah TWK ini sudah hampir selesai.
Baca Juga: Ashanty Akui Anang Hermansyah Selalu Berharap Krisdayanti Bisa Bernyanyi di Konsernya Nanti
"Ternyata polemik tidak sampai di situ setelah ada temuan Ombudsman, dimana hasilnya ada malaadministrasi dan rekomendasinya meminta agar ada koreksi terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lulus untuk diangkat," kata Hery.
Hery pun meminta kepada Presiden Jokowi agar ikut turun tangan. Ia mengakui sebagai awam hukum, lebih banyak menyimak.
Akan tetapi, ia menyatakan bahwa jika meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung pun, menurutnya berlebihan karena sudah berlangsung cukup lama prosesnya.
"Hemat saya, jika kita terlalu larut dengan polemik ini, tidak produktif di tengah upaya bangsa kita memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujar Hery, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Menurut Pakar Hukum Administrasi Negara Prof. Aidul Fitriciada, ia tampak memaklumi jika ada anggapan polemik TWK Pegawai KPK ini bukan sebagai persoalan hukum.
Usai dirinya menelaah kasus tersebut, menurutnya terdapat persoalan yang bukan semata-mata hanya terkait hukum.
