Network
Seperti diketahui bersama, wacana pemindahan Ibu Kota Negara baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek yang gencar dibahas oleh pemerintah.
Kedua proyek tersebut sama-sama membutuhkan anggaran yang sangat besar dan menuai polemik di tengah masyarakat.
Baca Juga: Sinopsis Amanah Wali 5 Selasa, 12 Oktober 2021: Apoy Bersikeras Keluarkan Rohmat dari Markas Lee
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri telah berlangsung sejak tahun 2015 lalu dan belum juga selesai hingga 2021 saat ini.
Program kerja sama antara China dan Indonesia tersebut dikabarkan mengalami pembengkakan biaya, sehingga membuat penyelesaiannya tidak tepat waktu.
Maka dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk komite kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Ilmuwan Lakukan Simulasi Perjalanan di Planet Mars, Gurun di Israel Dipilih Jadi Lokasinya
Komite yang dibuat untuk mempercepat penyelesaian kereta cepat tersebut beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Selain itu, Jokowi juga menyerahkan masalah anggaran pada sejumlah perusahaan BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), hingga PT Perkebunan Nusantara VIII.***
