Network
PR DEPOK – Usai disepakatinya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merilis daftar buronan kasus pidana dalam daftar pencarian orang (DPO) yang masih berada di luar negeri.
Menurut Jampidsus Kejaksaan Agung Kejagung Febrie Adriansyah, berdasarkan data yang ada Kejagung hingga sekarang ada 247 orang buronan yang masuk DPO baik dari pidana korupsi maupun lainnya.
"DPO di JAMPidsus ada 247 orang. Jadi DPO itu ada juga (perkara) pajak, pabean, jadi bukan hanya korupsi saja," kata Febrie di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta pada Kamis, 27 Januari 2022 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News.
Baca Juga: Khawatir Pemindahan IKN Giring Isu Politik Jelang Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR: Rawan Digoreng
Menurut Febrie, dengan adanya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura akan memudahkan proses pengejaran buronan pidana yang kabur ke luar negeri, termasuk di Singapura.
"Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini mempermudah kalau dia buronan masuk ke Singapura, bisa lebih mudah kita kerja sama," katanya.
Lebih jauh Febrie menjelaskan bahwa dari 247 orang yang masuk DPO, sampai saat ini masih belum diketahui jumlah buronan yang bersembunyi di Singapura.
Alasannya karena para buronan biasanya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.
"Namun kami tidak bisa memastikan DPO itu di Singapura. Umpamanya di Singapura, sama sini kan belum terindikasi. Namanya DPO buron kan di satu tempat," ujarnya.
Kejagung RI sebelumnya sudah memastikan akan mengambil tindakan dalam upaya menangkap buronan yang menetap di luar negeri.
Maka dari itu, Kejagung mulai menginventarisir data para buronan yang berada di luar negeri.
Dalam upaya menyusun daftar buronan di luar negeri, Kejagung menurut Andi akan bekerja secara maksimal.
Menurut Andi, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen untuk mengetahui keberadaan para buronan.
Baca Juga: PDIP Usulkan Ahok Pimpin IKN, Said Didu: Makin Jelas Arah dan Tujuan Pemindahan Ibu Kota
Pasalnya, para buronan tersebut kerap kali berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.
"Ya, ini masih diinventarisir karena kan update-nya itu kan ada moving, mobile ya, nanti kita coba mendapatkan informasi secara intelijen bahwa kemungkinan keberadaan di sana kita akan melakukan koordinasi," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan perjanjian mengenai ekstradisi.
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Depok, Wali Kota Ingatkan untuk Perbanyak Doa Serta Ibadah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebut langkah ini sebagai momen bersejarah. Pasalnya, perjanjian ekstradisi dengan Singapura sudah lama diupayakan, yakni sejak 1998.***
