PR DEPOK - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun, menjadi sorotan berbagai kalangan.
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) pun menilai jika keputusan Menaker bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan saat memasuki usia 56 tahun, sama sekali tidak memudahkan masyarakat.
Ketua Umum KASBI, Nining Elitos pun mengatakan keputusan Menaker soal Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun akan semakin membuat rakyat menderita.
Ia menyebut, aturan itu mempersulit buruh, sebab bisa saja seorang buruh yang mengundurkan diri membutuhkan uang JHT, tetapi ia harus menunggu sampai berusia 56 tahun.
Menurut Nining, kebijakan mengenai JHT yang harus menunggu 56 tahun baru bisa dicairkan, semakin memperjelas posisi pemerintah yang semakin mengeksploitasi manusia.
Berbagai kebijakan, kata dia, bukan lagi kemudahan dan peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh melainkan sebaliknya.
Kebijakan JHT harus menunggu 56 tahun baru bisa dicairkan ini juga membuat politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana turut mengambil sikap.