Alasan MA Sunat Hukuman Edhy Prabowo Jadi 5 Tahun: Bekerja Baik saat Jabat Menteri KKP

PR DEPOK - Masa hukuman pidana penjara eks Menteri KKP, Edhy Prabowo baru-baru ini dikabarkan disunat oleh Mahkamah Agung (MA).

Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, masa hukuman Edhy Prabowo yang disunat MA ini menjadi lima tahun setelah sebelumnya selama sembilan tahun.

Menurut kabar, putusan masa hukuman Edhy Prabowo disunat MA ini disampaikan majelis kasasi pada Senin, 7 Maret 2022 silam.

Baca Juga: Chernobyl Berhenti Kirim Data, Badan Atom Dunia: Sistem Pemantau Keamanan Hilang Sejak Rusia Ambil Alih

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dengan pidana denda Rp400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dnegan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi bahan pertimbangan majelis kasasi untuk mengurangi masa hukuman Edhy Prabowo tersebut.

Salah satu yang jadi bahan pertimbangan adalah melihat Edhy Prabowo kala menjadi Menteri KKP sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan besar kepada masyarakat khususnya nelaya.

Baca Juga: Lagi Asyik Bernyanyi, Viral Video Wanita Tetiba Basah Kuyup, Warganet Soroti Lirik Lagu yang Dinyanyikan

Hakim berpendapat, Edhy Prabowo mencabut Permen KKP No 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Permen KKP No. 12/PERMEN-KP/2020.

"Dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster guna kesejahteraan masyarakat yaitu ingin memberdayakan nelayan karena lobster di Indonesia sangat besar," kata hakim.