Network
PR DEPOK – Kini muncul polemik baru dari perubahan kebijakan HET minyak goreng di pasaran, Said Didu berikan tanggapannya.
Salah satu pegiat media sosial, Said Didu, memberikan tanggapannya terkait perubahan kebijakan HET minyak goreng, yang menjadi polemik di setiap kalangan masyarakat.
Adapun perubahan kebijakan HET minyak goreng tersebut, disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dimana dirinya menyatakan bahwa, harga minyak goreng kemasan tidak akan diatur oleh Pemerintah seperti sebelumnya, tetapi akan menyesuaikan dengan harga keekonomian, yang menjadi sorotan Said Didu.
Baca Juga: 6 Tips Bekerja Cerdas dan Minim Stres, Salah Satunya Sisihkan Waktu untuk Refreshing
Lebih lanjut, kebijakan HET pada minyak goreng yang ditanggapi oleh Said Didu ini, bisa menjadi polemik di kalangan masyarakat, dikarenakan kini harga minyak goreng kemasan dikembalikan pada harga keekonomian, dan kemudian melonjak hingga mencapai harga Rp 48 ribu per dua liter, dan 23 ribu, per satu liter minyak goreng.
“Kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional atau pun di pasar,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Said Didu memberikan tanggapannya terhadap perubahan HET pada harga minyak goreng. dikatakannya kebijakan tersebut sebenarnya sudah tepat, namun ada beberapa point yang salah hingga menimbulkan harga minyak melonjak naik.
“Perubahan kebijakan DMO plus HET menjadi kebijakan subsidi sebenarnya sudah tepat. Yang salah adalah melepaskan harga minyak goreng ke mekanisme pasar sebelum minyak goreng subsidi tersedia sehingga harga melonjak,” kata Said Didu, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari unggahan Twitter @msaid_didu pada 17 Maret 2022.
Baca Juga: Cara Membaca Surat Yasin 3 Kali di Malam Nisfu Syaban 2022, Simak Penjelasannya Berikut Ini
Said Didu juga mengatakan bahwa polemik minyak goreng yang terjadi di kalangan masyarakat ini adalah bukti, akan adanya bahaya jika nantinya pangan akan dikuasai oleh segelintir oligarki.
