Network
PR DEPOK - Pemerintah akan menghapus tenaga honorer atau sejenisnya di lingkungan pemerintahan pada 28 November 2023.
Tujuannya, pemerintah ingin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Oleh karena itu, BKN menggelar pendataan non ASN baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Juga: Wacana Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Masih Diragukan, Ini Tanggapan Menpora
Melalui Surat Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, pemerintah meminta seluruh intansi segera melakukan pendataan pegawai non ASN di lingkungan masing-masing.
Berikut alur pendataan non ASN dilansir dari situs resmi BKN.
1. Instansi melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non ASN sampai batas waktu yang ditentukan. Dalam tahap ini, instansi wajib mengunggah SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak).
Baca Juga: Digeser Pasangan Jepang HokBay, The Minions Turun Tahta dari Peringkat Satu Dunia
2. Operator instansi mendaftarkan tenaga non ASN yang aktif bekerja dan memenuhi persyaratan.
