Network
PR DEPOK - Sudah diketahui dalam perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J terdapat tujuh orang yang terlibat dalam Obstruction of Justice yaitu Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rachman Arifin, Baiquni Wibowo, Chuchk Putranto dan Irfan Widyanto.
Setelah diadakan sidang kode etik empat perwira Polri diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH dalam kasus Obstruction of Justice penanganan dugaan pembunuhan berencana Brigadir J dengan tersangka utama Ferdy Sambo.
Adapun keempat perwira Polri yang sudah mendapatkan putusan sidang kode etik tersebut antara lain Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Jerry Raymond Siagian, Kompol Chuck Putranto, dan Kompol Bayquni Wibowo.
Mereka berempat dikenai sanksi PTDH melalui sidang kode etik.
Sementara itu, Arif Rachan Arifin belum mendapatkan putusan sidang karena kondisinya sakit dan Hendra Kurniawan ditunda sidang karena menunggu Arif Rahman sembuh sebagai saksi kunci.
Atas putusan PTDH tersebut, keempat perwira polisi ini pun mengajukan banding dan ihak Polri pun sudah menerima memori banding mereka.
Baca Juga: 7 Perusahaan Pertambangan Lithium Terbesar di Dunia pada 2022
"Sudah memori banding, sudah (diterima)," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Hari Rabu, 21 September 2022.
Diberitakan sebelumnya, sidang etik memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Chuck Putranto dan Kompol Baiquni Wibowo atas tindakan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Keduanya diketahui berperan dalam menghalangi penyidikan dengan mengambil dan merusak CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir J.
Baca Juga: Cek Penerima PKH September 2022 di Link Berikut, Uang Tunai Rp750.000 Masih Cair hingga Hari Ini
“Perannya BW sama dengan pak CP aktif untuk mengambil CCTV. Menghancurkan, menghilangkan, mengambil CCTV,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Hari Sabtu, 3 September lalu, dikutip melalui laman pmjnews.com.
Seperti halnya Ferdy Sambo , keempat Polri yang sudah dijatuhi PTDH itu pun melakukan banding, banding merupakan hak hukum bagi pelaku sidang.
Tetapi yang paling ditakutkan adalah hasil sidang dengan sanksi PTDH dimana anggota Polri yang dipecat akan kehilangan hak pensiun.***
