Network
Penyesuaian Upah dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 Tidak Berlaku Sebagai Dasar Hitung THR
Jika Anda terkena dampak penyesuaian upah sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, maka upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.
Dasar Hukum: Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu.
Sanksi Pelanggaran Pembayaran THR
Baca Juga: Resep Kolak Biji Salak, Cocok untuk Menu Buka Puasa
• Apabila terlambat membayar THR, maka akan didenda 5 persen dari total THR yang harus dibayar. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh.
• Jika tidak membayar THR, maka akan terkena sanksi administratif berupa teguran secara tertulis seperti pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.
Dasar Hukumnya ada dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.***
