Network
Pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya.
Untuk cakupan gratifikasi sendiri baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, atau tanpa sarana elektronik.
Baca Juga: Cara Cek Data DTKS Jawa Barat 2023 Online Pakai NIK KTP
Dalam hal ini, perilaku gratifikasi tentu perlu dilaporkan. Karena korupsi yang ada, sering berawal dari kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri, seta pejabat penyelenggara negara.
Selain itu, jika tidak segera dilaporkan gratifikasi akan menjadi kebiasaan dan akibatnya, kinerja serta pengambilan keputusan dari PNS atau penyelenggara negara akan terpengaruh.
Sebetulnya, gratifikasi dapat dibagi menjadi dua kategori dalam penerimaan suap, yakni gratifikasi yang tidak dianggap suap dan dianggap suap. Untuk penjelasannya sebagai berikut.
Baca Juga: PIP Kemdikbud 2023 Bakal Cair Hari Ini? Siswa Kategori Ini akan Terima Uang Tunai Senilai Rp1 Juta
1. Gratifikasi dianggap suap bila diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara, yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik.
2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Berikut contoh kasus gratifikasi yang dilarang dilakukan:
1. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya, yang digunakan untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
2. Pemberian hadiah atau uang, yang diberikan sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.
