Network
PR DEPOK - Dikabarkan bahwa para analis dan aktivis Indonesia telah mengkritik komisi antikorupsi negara tersebut setelah lembaga itu menyerahkan kasus berprofil tinggi yang melibatkan dua perwira militer senior kepada polisi militer angkatan bersenjata.
Langkah ini telah memicu kekhawatiran akan perlakuan yang ringan terhadap kedua tersangka karena sifat yang tidak transparan dari proses hukum di dalam angkatan bersenjata, dan juga memperkuat seruan bagi Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penunjukan perwira militer aktif ke posisi non-militer.
Kontroversi ini berasal dari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu (26 Juli) yang menuntut Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Henri Alfiandi, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap senilai 88 miliar rupiah (US$5,8 juta).
Dakwaan itu datang setelah komisi melakukan operasi tangkap tangan pada hari Selasa lalu di mana beberapa orang ditangkap, termasuk koordinator staf administrasi Basarnas, Afri Budi Cahyanto.
Baca Juga: 7 Sate Paling Lezat dan Enak di Pamekasan, Simak Referensinya
Baik Alfiandi maupun Cahyanto adalah anggota aktif Angkatan Udara Indonesia, yang pertama adalah seorang Marsekal Udara dengan pangkat setara dengan Letnan Jenderal, sementara Cahyanto adalah seorang Letnan Kolonel.
Tiga tersangka lainnya, menurut KPK, adalah kontraktor sipil yang telah diberi kontrak oleh Basarnas sejak tahun 2021 untuk memperoleh perangkat yang dapat mendeteksi dan menemukan korban yang terperangkap di bawah reruntuhan.
