Network
"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," ucap dia, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Warta Ekonomi dari artikel berjudul "Minta Anies Batalkan PSBB Total, PDIP Curiga ada...".
Lebih lanjut, ia mengatakan menghentikan kegiatan masyarakat dapat memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk.
Terlebih, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini sejak PSBB Total perama kali diterapkan pada awal mula pandemi melanda di Indonesia.
"Kebijakan rencana PSBB Total seperti awal tidak dikoordinasikan atau dikomunikasikan serta meminta masukan dari berbagai pihak. Salah satunya kepada para pemangku kepentingan," ucap Gembong Warsono.
Baca Juga: Sewa Burj Khalifa untuk Umumkan Jenis Kelamin Bayi, Pasangan Youtuber Asal Dubai Dinilai Buang Uang
Ia mengingatkan bahwa dinamika perekonomian tidak melulu ditentukan oleh fudamental ekonomi. Akan tetapi, banyak juga faktor yang disebabkan oleh sentimen ekonomi yang kemudian menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.
"Rencana PSBB Total ini justru memunculkan kontroversi spekulasi yang ditempuh Anies Baswedan," ujarnya.
Gembong Warsono menilai, PSBB Total yang akan dimulai pada Senin 14 September 2020 ini justru sarat bermuatan politik.
"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," kata Gembong Warsono mengakhiri.*** (Redaksi WE Online/Warta Ekonomi)
