Tak Setuju dengan Usulan Kemenperin, Senayan: Lebih Baik Hapus Pajak Motor dan Biaya SIM

- 25 September 2020, 18:25 WIB
Ilustrasi kendaraan bermotor.*
Ilustrasi kendaraan bermotor.* /Ade Bayu Indra./

Lebih lanjut ia menghimbau, pemerintah semestinya berupaya keras untuk meringankan beban mayoritas rakyat miskin dan golongan menengah ke bawah di masa pandemi Covid-19 ini.

"Karena selama ini merekalah kelompok yang paling patuh membayar pajak, mulai dari PPn sampai Pph 21," ujarnya.

Legislator PKS ini menjelaskan, bahwa saat ini pemerintah sudah banyak membebaskan pajak barang mewah, mulai dari rumah mewa, tas branded, kapal pesiar, hingga yacht dihapuskan pajaknya.

"Kan alasan yang sering dikemukakan supaya meningkatkan transaksi, tappi faktanya berakibat hilangnya potensi penerimaan pajak secara nyata dan hilangnya rasa keadilan publik," kata dia.

Baca Juga: Sebut Pencopotan Gatot Bukan karena G30S PKI, Refly Harun: Dia Ada Peluang Ganggu Kontesasi Pemilu

Pada dasarnya secara penjelasan teori, menurut Hidayatullah, dalam pemungutan pajak oleh negara ada asas equality, artinya pemungutan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak demi memenuhi rasa keadilan.

"Afirmasi keberpihhakan kepada rakyat kecil dari pemerintah harus ada, jang selalu insentif pajak itu untuk golongan tertentu saja," ucapnya.

Ia menyebutkan, bahwa pihaknya sudah berulang kali memohon agar pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa insentif kepada pengguna kendaraan roda dua.

Namun, ia mengaku jawaban yang dilontarkan pemerintah tidak terlaksana dan hanya serupa angin surga belaka.

Baca Juga: Keji, Usai Ditembak Mati oleh Tentara Korut, Jasad Pejabat Perikanan Korsel Dibakar

Halaman:

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x