Network
PR DEPOK - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menuai polemik telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin 5 Oktober 2020.
Pengesahan UU yang mendapatkan banyak penolakan dari kaum buruh itu dilakukan dalam kesempatan Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senaya, Jakarta.
Hal tersebut sontak menyulut emosi banyak warganet yang jelas menolak UU Cipta Kerja dan membuat warganet ramai-ramai menaikkan tagar #OmnibusLawSampah dan #GagalkanOmnibusLaw di media sosial Twitter.
Baca Juga: Sentil Donald Trump Positif Covid-19, Joe Biden: Penggunaan Masker Penting!
Kedua tagar tersebut bertahan cukup lama di tangga trending Twitter, bahkan hingga hari ini, Selasa 6 Oktober 2020.
Hal itu tentunya merepresentasikan ketidaksetujuan dan penolakan warganet terkait pengesahan RUU Ciptaker.
Selain itu, dalam proses Rapat Paripurna yang ditayangkan secara streaming, terdapat dua fraksi partai politik yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja, yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat.
Selain itu, keputusan tersebut juga mengakibatkan banyak buruh melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa di berbagai daerah.
Baca Juga: Soal Larangan Kapolri terhadap Mogok Nasional Buruh, IPW: Terlalu Arogan dan Sepelekan Undang-Undang
Melihat kekecewaan tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat meminta maaf pada para buruh dan pekerja atas kegagalan partainya dalam menggagalkan pengesahan RUU Ciptaker pada Rapat Paripurna.
AHY mengungkapkan, partainya tak memiliki cukup suara untuk menggagalkan pengesahan UU yang dinilai tidak berpihak kepada kaum buruh dan pekerja.
Permintaan maaf yang dilakukan AHY tersebut menuai komentar dari penggiat sosial media, Denny Siregar.
Dalam akun Twitternya @Dennysiregar7, ia menyindir dan menyematkan referensi berita terkait permintaan maaf dari AHY untuk para buruh.
Mirip bokapnya kalo maen drama ya..
????????????https://t.co/jQwkG7cdy2— Denny siregar (@Dennysiregar7) October 5, 2020
Baca Juga: Dijadwalkan Kamis 8 Oktober 2020, MPR Pertanyakan DPR Percepat Rapat Paripurna UU Cipta Kerja
"Mirip bokapnya kalo maen drama ya..." kata Denny sembari menyertakan emoji tertawa, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Sindiran tersebut ia layangkan karena mengingat dirinya termasuk orang yang setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. Denny menganggap seolah pembelaan yang dilakukan oleh AHY selaku Ketua fraksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja merupakan drama semata.
Selain menyindir AHY dari Fraksi Demokrat, Denny pun menyindir Fraksi PKS yang menyatakan walk out (WO) dalam kesempatan tersebut.
Ketika PKS menyatakan menolak UU Omnibus Law, disitu saya merasa bahwa UU itu sudah benar..
Terimakasih, PKS..
Kalian kompas yg sangat akurat ????????— Denny siregar (@Dennysiregar7) October 5, 2020
"Ketika PKS menyatakan menolak UU Omnibus Law, di situ saya merasa bahwa UU itu sudah benar. Terima kasih PKS, kalian kompas yang sangat akurat," kata Denny.
Baca Juga: Gagal Tahan Pengesahan UU Cipta Kerja, AHY Sampaikan Permintaan Maaf
Kedua pernyataan tersebut selain menyindir kedua fraksi, juga merepresentasikan bahwa Denny diduga setuju dengan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Dugaan tersebut dituangkan Denny melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.
Karena pandemi, sdh 2 jt org di PHK. Kalau tidak ada tindakan cepat, maka pengangguran akan sampai 5 jt orang.
UU cipta kerja harus keluar, menarik investasi luar utk bangun pabrik disini, spy tercipta lapangan kerja baru.
Nganggur salah. Dibikinkan lapangan kerja jg salah.— Denny siregar (@Dennysiregar7) October 6, 2020
"Karena pandemi, sudah 2 juta orang di PHK. Kalau tidak ada tindakan cepat, maka pengangguran akan sampai 5 juta orang. UU Cipta Kerja harus keluar, menari investasi luar untuk bangun pabrik di sini, supaya tercipta lapangan kerja baru. Nganggur salah, dibikinkan lapangan kerja juga salah," kata Denny.
Menurutnya, UU Cipta Kerja tersebut justru dapat membantu perekonomian negara yang kini sedang buruk akibat pandemi. Maka dari itu negara mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki permasalahan bangsa, yaitu dengan mengesahkan RUU Ciptaker.***
