Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja tersebut akhirnya resmi diundangkan dalam Nomor 11 Tahun 2020.
Untuk diketahui, Salinan UU Cipta Kerja juga resmi diunggah pemerintah dalam laman resmi Kementerian Sekretariat Negara di https://jdih.setneg.go.id, yang memuat 1.187 halaman.
Baca Juga: Klaim Banyak Pekerja Diberhentikan, Muslim Kanada Tolak Larangan Jilbab dan Simbol Keagamaan
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” demikian tertulis di laman resminya dikutip Pikiranrakyat-Depok dari RRI.
Di tanggal serta hari yang sama, UU Cipta Kerja ditandatangani Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Dengan demikian, UU Cipta Kerja resmi masuk Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020.
Sejak pengesahannya di rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 lalu, tidak ada versi resmi draf final atas UU Cipta Kerja tersebut yang sebelumnya masih berupa RUU.
Baca Juga: Klarifikasi Pakai Bahasa Arab, Emmanuel Macron Sebut Dirinya Berperan sebagai Penenang bagi Negara
Selanjutnya, beredar versi 1.035 halaman yang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar pada 12 Oktober 2020.
Pada 13 Oktober 2020, DPR kembali mengonfirmasi mengenai UU Cipta Kerjayang berisi 802 halaman yang isinya disebut tidak berbeda dari versi 1.035 halaman.
Untuk diketahui, UU Cipta Kerja dengan 1.187 halaman ini serupa dengan pernyataan PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pada beberapa waktu lalu, PP Muhammadiyah dan MUI mengklaim bahwa mereka menerima draf dengan jumlah 1.187 halaman.
Baca Juga: Kecam Sikap Emmanuel Macron, Khabib Nurmagomedov Hilang Dukungan dari Komentator Olahraga Ternama
Seperti diketahui, naskah UU Ciptaker versi 812 halaman diserahkan ke Jokowi pada 14 Oktober 2020 lalu.
UU Ciptaker sendiri menuai kontroversi. Buruh, mahasiswa, hingga pelajar telah berkali-kali melakukan aksi penolakan terhadap UU tersebut.***
